Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI Jakarta menggelar rapat pembahasan Rancangan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) Tahun Anggaran 2026, Senin (4/8).

Selain mendengarkan penjelasan dari eksekutif, Banggar juga mulai merumuskan arah kebijakan anggaran daerah tahun depan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Marullah Matali menjelaskan, postur rancangan APBD 2026 dalam KUA-PPAS mencapai Rp94,85 triliun.

“Angka ini meningkat sekitar Rp2,98 triliun dibandingkan APBD Perubahan 2025 sebesar Rp91,86 triliun,” ujar Marullah.

Marullah merinci, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp85,27 triliun, sedangkan belanja daerah mencapai Rp87,29 triliun atau naik Rp1,31 triliun dari tahun sebelumnya yang sebesar Rp85,97 triliun.

Pada sisi pembiayaan, penerimaan pembiayaan meningkat dari Rp7,40 triliun menjadi Rp9,57 triliun, bertambah sebesar Rp2,16 triliun. Sementara itu, pengeluaran pembiayaan juga mengalami kenaikan dari Rp5,88 triliun menjadi Rp7,55 triliun, atau naik Rp1,67 triliun.

“Penerimaan pembiayaan direncanakan sebesar Rp9,57 triliun dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp7,55 triliun,” tandas Marullah.