Wakil Ketua Komisi E DPRD DKI Jakarta, Agustina Hermanto mendorong perbaikan serta penambahan layanan kesehatan di Jakarta.

Menurutnya, Komisi E sepakat bahwa pelayanan kesehatan, termasuk ketersediaan obat, fasilitas IGD, dan tempat tidur harus terus ditingkatkan.

"Kalau memang ada kekurangan dan kebutuhan riil di lapangan, kami akan dorong untuk ditambah demi kepentingan masyarakat," ujar Agustina Hermanto, Kamis (24/7).

Ia mengatakan, pihaknya bersama Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI juga tengah mengkaji permasalahan keterbatasan tenaga medis, terutama dokter di rumah sakit daerah.

Di sisi lain, penambahan Puskesmas Pembantu (Pustu) di wilayah kelurahan juga telah disiapkan anggarannya. Namun belum terealisasi lantaran permasalahan aset dan status lahan.

“Harapan kami ke depan, setiap kelurahan memiliki puskesmas sendiri. Jadi tidak perlu menumpang atau berpindah-pindah lokasi. Ini penting agar layanan kesehatan bisa merata dan menyeluruh di seluruh wilayah Jakarta,” tegasnya.

Menanggapi hal itu, Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) DKI Jakarta, Ani Ruspitawati menjelaskan, seluruh kecamatan di Jakarta saat ini sudah memiliki puskesmas dengan kondisi yang baik. Hanya saja, kata dia, masih ada sekitar 15 kelurahan yang belum memiliki puskesmas pembantu karena terkendala status lahan.

"Sebagian masih menunggu kepastian lahan, proses pengalihan aset, atau memang belum tersedia lahan. Tapi kami pastikan masyarakat tetap dilayani, baik melalui mobil keliling, atau diarahkan ke puskesmas terdekat," terang Ani.

Ia menegaskan bahwa prinsip pelayanan kesehatan tetap berjalan, meskipun belum semua kelurahan memiliki puskesmas pembantu secara fisik.

"Kita dorong ke puskesmas terdekat di mana pada dasarnya di DKI Jakarta setiap kelurahan ada puskesmas," tandasnya.