Dinas Sosial (Dinsos) DKI Jakarta menekankan pentingnya sinergi lintas sektor dalam menyusun program yang konvergen dan komplementer dalam rangka mendorong percepatan penanggulangan kemiskinan di Jakarta.

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, yang juga menjabat sebagai Wakil Sekretaris Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK) Provinsi DKI Jakarta, Iqbal Akbarudin mengatakan, percepatan penanggulangan kemiskinan harus dilakukan secara menyeluruh, terintegrasi, dan berbasis data.

Hal itu disampaikannya saat Forum Asisten Sekda untuk Finalisasi Pohon Solusi dan Matriks Prioritas Program RPKD 2025–2029 serta Rencana Aksi Tahunan (RAT) Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026.

"Setiap program dari berbagai pemangku kepentingan perlu saling melengkapi, agar warga miskin tidak hanya terangkat dari garis kemiskinan, tetapi juga dapat menjaga dan mening katkan kesejahteraannya secara berkelanjutan," ujar Iqbal, Kamis (17/7).

Sebelumnya, Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno menyampaikan, butuh kerja keras untuk menurunkan angka kemiskinan dan kesenjangan ekonomi di Jakarta menjelang tahun 2045.

Mengacu pada Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025–2045, pemerintah menargetkan penurunan angka kemiskinan nasional menjadi 0,5–0,8 persen dan rasio gini, atau ukuran kesenjangan ekonomi, menjadi 0,29–0,32 pada tahun 2045.

"Maka, target ini menuntut kerja serius dari seluruh daerah, termasuk Jakarta, yang juga telah menetapkan sasaran ambisius melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2024 tentang RPJPD 2025–2045, yakni menurunkan tingkat kemiskinan hingga 0,00–0,05 persen dan mencapai rasio gini antara 0,36–0,38 pada 2045,” jelasnya.

Dalam forum tersebut, Rano juga memberikan sejumlah arahan kepada jajaran Pemerintah Provinsi DKI. Ia meminta Asisten Kesejahteraan Rakyat menyusun Instruksi Gubernur untuk pengentasan kemiskinan ekstrem sebagai tindak lanjut dari Inpres Nomor 8 Tahun 2025. Kepada para Asisten Sekda, Rano meminta koordinasi implementasi program sesuai sasaran strategis RPKD dan RAT, serta pemantauan dan evaluasi berkala.

Sementara kepada kepala perangkat daerah, ia menekankan pentingnya keselarasan program dengan target pengentasan kemiskinan, pelaksanaan evaluasi bermakna, dan penguatan kemitraan dengan pihak nonpemerintah mengingat adanya keterbatasan kewenangan pemerintah daerah.

Sebagai informasi, Forum Asisten Sekda merupakan forum yang digelar dalam rangka finalisasi pohon solusi dan matriks prioritas program RPKD 2025-2029 dan Rencana Aksi Tahunan bidang Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2026.

Forum ini diselenggarakan dari 16-18 Juli 2025 dengan agenda sesi 1 tanggal 16 Juli 2025, pembukaan dan pembahasan finalisasi tujuan sasaran strategis dan kebijakan percepatan penanggulangan Kemiskinan tahun 2025 sampai 2029. Sesi berikutnya tanggal 17-18 Juli pembahasan untuk finalisasi program dan kegiatan terkait empat sasaran strategis.

Adapun empat strategis yang dimaksud yakni terwujudnya tata kelola pemerintahan yang unggul dalam upaya penanggulangan kemiskinan; tersedianya akses pekerjaan layak dan inklusif bagi penduduk miskin dan rentan; terwujudnya akses pelayanan yang inklusif dan berkelanjutan bagi penduduk miskin dan rentan; serta terwujudnya akses perlindungan sosial yang aktif dan adaptif bagi penduduk miskin dan rentan.