Komisi B DPRD DKI Jakarta mendorong Dinas Perhubungan (Dishub) untuk segera melakukan kajian dan evaluasi terhadap integrasi transportasi publik perairan di Kepulauan Seribu.

Langkah ini dinilai penting agar moda transportasi laut di kawasan kepulauan dapat dikelola secara profesional dan menjadi bagian dari lini usaha Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) transportasi publik, seperti halnya Transjakarta.

Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Nova Harivan Paloh menilai, selama ini pengelolaan transportasi perairan masih belum optimal. Padahal, transportasi laut merupakan satu-satunya akses utama warga Kepulauan Seribu dalam mobilitas sehari-hari, baik untuk kebutuhan pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi.

"Transportasi laut di Kepulauan Seribu belum terintegrasi dalam sistem transportasi publik yang dikelola BUMD. Padahal potensinya besar untuk ditingkatkan menjadi layanan publik yang andal, terjadwal, dan terjangkau," ujar Nova, Jumat (11/7).

Komisi B menilai integrasi transportasi perairan dapat menjadi solusi untuk meningkatkan konektivitas antar pulau maupun antara Kepulauan Seribu dengan daratan Jakarta. Selain meningkatkan kualitas layanan, langkah ini juga membuka peluang investasi dan pengembangan bisnis transportasi laut secara profesional melalui BUMD.

Selain itu, upaya integrasi ini juga selaras dengan agenda pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) DKI Jakarta serta arah kebijakan nasional dalam pengembangan wilayah maritim dan kepulauan.

Nova menambahkan, integrasi transportasi perairan ke dalam sistem transportasi publik ibu kota juga perlu didukung oleh pengembangan infrastruktur dermaga yang memadai, sistem tiket berbasis teknologi, serta sinergi dengan moda transportasi lainnya.

"Jika dikelola dengan pendekatan profesional dan berbasis layanan publik, transportasi laut di Kepulauan Seribu bukan hanya meningkatkan kualitas hidup warga, tapi juga bisa mendukung pariwisata dan pertumbuhan ekonomi lokal," tandasnya.