Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung menegaskan, pembukaan jalur-jalur baru Transjabodetabek tidak akan mengurangi atau mengganggu layanan Transjakarta yang sudah ada di dalam kota.

Hal ini disampaikannya menanggapi adanya keluhan ukuran bus Transjakarta yang semakin kecil di jalur-jalur yang sudah ada pasca-pembukaan jalur baru Transjabodetabek.

Pramono juga telah meminta Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta agar perluasan layanan operasional Transjabodetabek ini tidak menganggu layanan di Jakarta.

"Nggak benar bahwa pembukaan jalur-jalur ini mengurangi jalur yang ada di dalam kota," ujar Pramono di Muara Angke, Jakarta Utara, Kamis (12/6).

Pembukaan rute baru Transjabodetabek ini telah mendapatkan antusiasme tinggi dari masyarakat. Seperti di rute PIK 2-Blok M yang melayani hingga lebih dari lima ribu penumpang.

"Dulu kita hanya rancang maksimum 2.000. Sekarang rata-rata di atas 5.000. Bahkan kemarin hari libur di atas 6.000 penumpang,” ungkapnya.

Karena itu, ia menyambut baik tingginya animo masyarakat menggunakan layanan baru Transjabodetabek tersebut. Hal ini menunjukan adanya perubahan dari menggunakan kendaraan pribadi ke transportasi umum.

Dalam memberikan layanan transportasi yang terjangkau dan nyaman untuk masyarakat, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan subsidi sebesar Rp11.500 per penumpang untuk Transjabodetabek. Harga tiket normal bus Transjabodetabek sendiri diketahui sebesar Rp15.000.

Besaran subsidi tersebut, kata dia, juga berlaku untuk seluruh jalur Transjabodetabek yang ada saat ini, termasuk jalur-jalur baru yang telah dibuka.

"Jadi, sekarang ini kita setiap orang kita subsidi itu Rp 11.500. Karena memang harga transportasi di Jabodetabek itu harusnya tiketnya atau bayarnya itu Rp15.000," katanya.

Saat ini, Pemprov DKI tengah mempersiapkan secara matang perluasan jalur Transjabodetabek ke wilayah penyangga Jakarta, seperti Bogor, Depok, Tangerang Selatan, Bekasi, bahkan Cianjur.

Perluasan layanan operasional ini menanggapi tingginya permintaan dari daerah-daerah tersebut untuk membuka jalur transportasi publik yang terintegrasi dengan Jakarta.

"Kami mempersiapkan dulu lebih matang untuk bagaimana perluasan ini bisa dilakukan," tambahnya.

Terkait penggunaan transportasi umum, Pramono menyampaikan adanya permintaan dari pihak swasta untuk juga menerapkan wajib penggunaan kendaraan publik tiap Rabu. Permintaan tersebut saat ini tengah dikaji.

"Bahkan sekarang ini ada permintaan dari pihak swasta. Apakah kemudian sudah saatnya swasta pada hari Rabu juga naik kendaraan transportasi publik. Saya sedang kaji untuk itu," tandas Pram.