DPRD DKI Jakarta menggelar rapat paripurna untuk mendengarkan pandangan umum fraksi-fraksi terhadap tiga Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), yakni RPJMD 2025–2029, Penyelenggaraan Pendidikan, dan Kawasan Tanpa Rokok (KTR), Senin (26/5).

Rapat yang berlangsung di Gedung DPRD DKI, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, dibuka oleh Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah. Ia menyampaikan, masing-masing fraksi telah melakukan kajian mendalam terhadap ketiga raperda tersebut.

“Kita dengarkan pandangan umum dari fraksi-fraksi, dimulai dari Fraksi PKS,” ujar Ima.

Fraksi PKS, melalui Muhammad Al Fatih, menyatakan dukungan terhadap ketiga raperda dan menekankan pentingnya keadilan sosial, pembentukan karakter, serta peningkatan kualitas hidup dalam implementasi kebijakan.

Pandangan Fraksi PKB dibacakan oleh Uwais El Qoroni, juga menyetujui ketiga raperda, namun memberi beberapa catatan, seperti pentingnya keadilan anggaran berbasis wilayah, pendidikan gratis termasuk untuk madrasah dan sekolah swasta, serta perlindungan anak dalam penerapan Kawasan Tanpa Rokok.

Selanjutnya, Kevin Wu dari Fraksi PSI mendorong agar ketiga raperda disusun dengan pendekatan yang progresif dan inklusif. PSI menyoroti pentingnya program makan bergizi gratis, kolaborasi dengan sekolah swasta dalam sektor pendidikan, penambahan ruang terbuka hijau, serta pemerataan layanan transportasi dan air minum.

Fraksi Nasdem, melalui Gias Kumari Putra, menilai tindak lanjut hasil reses belum optimal dalam sistem E-Reses. Mereka mendorong percepatan digitalisasi pemerintahan, peningkatan kompetensi ASN melalui pelatihan, serta keterbukaan data demi meningkatkan akuntabilitas publik.

Sementara, Fraksi PDI Perjuangan yang diwakili Hilda Kusuma Dewi menekankan, pentingnya menjaga konstitusi dan semangat reformasi dalam setiap kebijakan. Mereka mendorong pembangunan yang merata, demokratis, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

Sementara itu, Fraksi Golkar, melalui Ramly Hi Muhamad menyampaikan, komitmennya terhadap pembangunan berkelanjutan dengan menjunjung stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif.

Fraksi PAN, melalui Oman Rohman Rakinda menekankan, pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan.

Terakhir, Fraksi Demokrat dan Perindo, melalui Andika Wisnuadji Putra Soebroto menyampaikan harapan agar pemerintahan menjadi lebih responsif dan adil, terutama terhadap masyarakat bawah. Mereka juga menekankan pentingnya pengawasan terhadap program-program pemerintah, pemerataan pembangunan, dan penguatan demokrasi.