Gubernur DKI Jakarta Pramono Anung mendukung penerapan sistem pembayaran parkir non-tunai (cashless) di Jakarta. Menurutnya, langkah ini akan meningkatkan transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan parkir.

"Supaya parkir ini menjadi terkelola lebih baik, saya termasuk setuju kalau kemudian parkir itu cashless, tidak pakai uang cash. Sehingga dengan demikian, ini akan membuat sistem yang menjadi lebih baik," ujar Pramono di Balai Kota DKI Jakarta, Selasa (20/5).

Terkait usulan pembentukan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Parkir oleh DPRD DKI Jakarta, Pramono menyebut akan membahas dengan jajarannya lebih detail. Ia menegaskan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta tengah berupaya melakukan pembenahan pengelolaan sistem perpakiran agar menjadi lebih baik.

"Memang perparkiran juga akan kita lakukan pembenahan, karena parkir di Jakarta ini sudah 15 tahun tidak pernah berubah," katanya.

Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Alia Noorayu Laksono mendorong penerapan sistem pembayaran nontunai atau cashless untuk seluruh layanan parkir di Jakarta. Langkah ini dinilai sejalan dengan visi Jakarta sebagai kota global.

Alia juga menekankan pentingnya kesiapan sumber daya manusia (SDM) dari juru parkir tersebut. Ia meminta Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta merekrut juru parkir yang memiliki kemampuan dalam mengoperasikan sistem digital.

"Juga harus merekrut juru parkir yang sesuai standar dan mempunyai skill penggunaan teknologi dan aplikasi, dan juga tidak mengambil fee parkir lebih dari yang sewajarnya," tegasnya.

Sementara itu, anggota Komisi B DPRD DKI Jakarta, Wa Ode Herlina menyatakan, digitalisasi pembayaran parkir, baik untuk on street maupun off street, diharapkan dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jakarta.

Wa Ode menambahkan, sistem cashless dapat menjadi solusi untuk transparansi dan efisiensi dalam pengelolaan retribusi parkir yang pada akhirnya akan berdampak pada kemajuan Jakarta.