Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta bersama Komando Pasukan Khusus (Kopassus) membahas rencana pembentukan command center bersama untuk meningkatkan deteksi terhadap potensi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Sekretaris Komisi A DPRD DKI Jakarta, Mujiyono mengatakan, pembentukan command center ini menjadi prioritas, sebagaimana disampaikan Asisten Perencanaan (Asren) Kopassus Kolonel Infanteri Febi Ardianto. Pembentukan ini bertujuan mengintegrasikan informasi antara Kopassus dan Pemprov DKI.

"Komponennya salah satunya CCTV. Tadi kami mendalami soal integrasi command center, karena saat ini command center di BPBD dan Kominfo belum terintegrasi. Akan lebih baik jika seluruh command center yang sudah ada bisa saling terhubung," ujar Mujiyono usai rapat koordinasi terkait bantuan dana hibah di DPRD DKI Jakarta, Senin (28/4).

Namun, menurut Mujiyono, tidak semua pusat kendali informasi Pemprov DKI dan Kopassus bisa diintegrasikan penuh, mengingat informasi terkait keamanan nasional bersifat terbatas dan tidak dapat dipublikasikan.

"Ada firewall yang membedakan informasi yang bisa dibagi dan yang tidak. Tapi untuk deteksi dini, ketepatan waktu dan keakuratan informasi. Integrasi ini penting, termasuk untuk mencegah tawuran," jelasnya.

Mujiyono menambahkan, command center Kopassus sudah dilengkapi kemampuan untuk mendeteksi percakapan di media sosial (medsos), sehingga potensi gangguan kamtibmas dapat cepat dianalisis dan diantisipasi.

"Kalau ada potensi gangguan keamanan, alat itu bisa langsung mendeteksinya," terangnya.

Selain membahas command center, Komisi A DPRD DKI Jakarta dan Kopassus juga membicarakan pelayanan di klinik pratama milik satuan prajurit baret merah tersebut. Mujiyono mendorong peningkatan kualitas pelayanan klinik, mengingat fasilitas tersebut juga melayani warga Jakarta.

"Kalau belum bisa naik menjadi rumah sakit, setidaknya kualitas pelayanannya harus ditingkatkan. Karena status kliniknya sekarang masih di bawah tingkat kecamatan," tandasnya.