Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (PPKUKM) Provinsi DKI Jakarta menggelar Monitoring dan Evaluasi (Monev) Program Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri (P3DN) di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (17/4).

Kegiatan ini menjadi bagian dari rangkaian Business Matching Batch 21.

Kepala Dinas PPKUKM DKI Jakarta, Elisabeth Ratu Rante Allo mengatakan, Monev ini dilaksanakan dalam dua gelombang.

“Hari Rabu kemarin dihadiri OPD di bawah Asisten Pemerintahan dan Asisten Pembangunan Lingkungan Hidup. Hari ini giliran OPD, UKPD, hingga RSUD dan Puskesmas yang di bawah Asisten Kesra dan Asisten Perekonomian,” ujarnya.

Ia menyampaikan, monev kali ini memfokuskan pada dua tahapan, yakni pelaksanaan dan pembayaran. Ratu menjelaskan data yang dimonitor merupakan hasil pelaksanaan melalui e-katalog dan proses pembayaran yang tercatat di sistem Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD). Selain itu, sejumlah masukan dari OPD turut menjadi bagian penting dalam evaluasi.

“Permasalahan utamanya ada pada sistem Big Box LKPP yang belum real-time, serta proses pembayaran yang memerlukan waktu sinkronisasi. Juga ada keluhan soal produk e-katalog yang belum bersertifikat TKDN atau belum sesuai kebutuhan pengguna atau user,” katanya.

Meski demikian, pihaknya terus berkoordinasi dengan LKPP, BPPBJ, dan instansi terkait untuk troubleshooting teknis dan perbaikan sistem secara berkala.

Ratu mengatakan, capaian kinerja perangkat daerah akan dinilai di Triwulan II dan IV, masing-masing dengan target minimal 30 persen dan 80 persen.

“Ada beberapa OPD yang tahun lalu tidak mencapai target, tapi tidak lebih dari 10 OPD, dengan capaian sekitar 70 persenan,” ucapnya.

Ia menambahkan, OPD yang melampaui target mendapat apresiasi dalam Malam Apresiasi TKDN.

“Tahun ini, apresiasi serupa juga direncanakan untuk perangkat daerah yang berhasil memenuhi target realisasi TKDN Tahun Anggaran 2024,” tandasnya.