Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta mengalokasikan Bantuan Sosial Pemenuhan Kebutuhan Dasar (PKD) bagi 219.252 penerima manfaat pada tahun 2025.

Bantuan ini ditujukan untuk lansia, penyandang disabilitas dan anak usia dini melalui tiga program utama, yaitu Kartu Lansia Jakarta (KLJ), Kartu Anak Jakarta (KAJ) dan Kartu Penyandang Disabilitas Jakarta (KPDJ).

Kepala Dinas Sosial DKI Jakarta, Premi Lasari menjelaskan, bantuan sosial tahun ini mengalami peningkatan kuota penerima. Berdasarkan data yang diperoleh, pada Desember 2024, jumlah penerima KLJ tercatat sebanyak 135.140 orang dan pada 2025 meningkat menjadi 171.010 penerima atau naik sebesar 26,55 persen.

Sementara, penerima KPDJ bertambah dari 17.342 menjadi 20.890 penerima atau meningkat 20,46 persen.

Sedangkan untuk KAJ, jumlah penerima naik dari 20.272 menjadi 27.352 orang atau meningkat sebesar 34,92 persen.

Premi menyampaikan, agar bantuan tersalurkan secara optimal, Dinas Sosial menerapkan mekanisme take out dan take in, yaitu proses pembaruan data penerima manfaat secara berkala. Ia menilai, skema ini memastikan bantuan diberikan kepada mereka yang benar-benar membutuhkan sesuai dengan kondisi terkini.

“Kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Gubernur atas penetapan Keputusan Gubernur terkait penerima bansos. Ke depan, proses ini akan terus dilakukan agar kuota penerima tetap optimal dan tepat sasaran,” ujar Premi, Selasa (25/3).

Premi menyampaikan, seleksi penerima manfaat dilakukan secara ketat berdasarkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS). Ia menjelaskan, pada tahap 1 tahun 2025, penerima manfaat merupakan penerima eksisting tahap 4 tahun 2024 yang lolos verifikasi.

Seleksi ini mempertimbangkan beberapa indikator, seperti pemadanan data kependudukan dari Dukcapil, kepemilikan aset dari Bapenda (mobil atau NJOP di atas Rp1 miliar), status di panti sosial, serta penerima bansos dari APBN seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT).

“Verifikasi dan validasi ini dilakukan secara rutin agar bantuan benar-benar tepat sasaran. Dinas Sosial juga memiliki Pendamping Sosial (Pendamsos) di setiap kelurahan yang bertugas melakukan pengecekan langsung ke lapangan,” kata Premi.

Ia menjelaskan, warga dapat mengecek status bantuan sosial mereka melalui situs web siladu.jakarta.go.id atau langsung mendatangi kantor kelurahan untuk bertemu Pendamsos. Selain itu, masyarakat juga bisa datang ke kantor Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial (Pusdatin Kesos) jika membutuhkan informasi lebih lanjut. Premi menambahkan, layanan ini memungkinkan lebih banyak warga untuk mengakses bantuan sosial.

“Warga bisa menyampaikan jika merasa berhak tetapi belum menerima bansos. Kami turun ke lapangan untuk melakukan verifikasi. Dengan berbagai langkah ini, Pemprov DKI Jakarta berupaya memastikan bahwa bansos tepat sasaran dan semakin banyak warga yang benar-benar membutuhkan bisa mendapatkan manfaatnya,” ucapnya.

Sebelumnya, telah dilakukan penyerahan bantuan sosial PKD secara simbolis oleh Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, di Balai Kota DKI Jakarta, Jakarta Pusat, Selasa (25/3).

"Pemberian bansos PKD ini merupakan komitmen dan janji kami kepada masyarakat Provinsi DKI Jakarta, tanpa terkecuali. Harapannya bantuan ini tidak hanya meringankan beban ekonomi tapi juga meningkatkan kualitas hidup bagi para penerima manfaatnya," ungkap Rano Karno.

Adapun pencairan bantuan sosial (bansos) KLJ, KAJ dan KPDJ sebesar Rp300 ribu per bulan pada setiap penerima manfaat diberikan untuk tiga bulan sekaligus, yakni Januari, Februari dan Maret. Pencairan pada tahap pertama tahun 2025 dilakukan pada Maret ini.

“Pada tahap pertama, bantuan diberikan selama tiga bulan dulu, yaitu Januari, Februari dan Maret. Karena biasanya kas daerah baru masuk di bulan-bulan ini. Insya Allah, dimulai bulan April, seluruh penerima bantuan akan diserahkan setiap bulan. Agar para penerima bantuan tidak lagi berhubungan dengan bank keliling,” ucap Rano Karno.