Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin menghargai keputusan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung yang tidak akan menggelar operasi yustisi kependudukan usai perayaan Lebaran 2025.

"Memang pada prinsipnya Jakarta kota terbuka, siapa pun yang datang ke sebuah kota sah-sah saja, dibolehkan. Apalagi Jakarta menjadi magnet secara ekonomi," ujar Khoirudin, Senin (24/3).

Meski begitu, Khoirudin tetap meminta Pemprov DKI Jakarta untuk mengantisipasi potensi lonjakan penduduk usai perayaan Lebaran.

"Ini menjadi efek berantai ke masalah ekonomi, kesehatan, pendidikan, sosial, gitu ya. Kalau mau menyelesaikan itu ya memang penduduknya harus ada regulasi yang adil," katanya.

Khoirudin memastikan, semua Warga Negara Indonesia (WNI) memiliki hak yang sama untuk datang ke Jakarta. Meski demikian, ia mengingatkan warga yang hendak mengadu nasib ke Jakarta wajib memiliki identitas.

"Siapkan KTP-nya, siapkan identitas penduduknya, sehingga tidak menjadi penduduk gelap, gitu ya. Dan layanan di Jakarta akan diberikan kepada warga yang datang dengan identitas kartu penduduk KTP," terangnya.

Lebih lanjut, Khoirudin meminta warga yang baru datang ke Jakarta untuk melapor ke RT dan RW setempat agar bisa segera didata.

"Kalau mengikut saudaranya, ya saudaranya harus lapor. Biar terdata. Biar kita bisa memprediksi berapa jumlah kebutuhan, pertambahan jumlah kebutuhan pangan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk. Kalau enggak lapor, kita makin sulit memprediksi, menyiapkan," tandasnya.