Sekretaris Komisi C DPRD DKI Jakarta, Suhud Alynudin menginginkan agar kualitas pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta dapat terus ditingkatkan.

Suhud mengatakan, Badan Pelayanan Pengadaan Barang dan Jasa (BPPBJ) perlu lebih memperhatikan kualitas pekerjaan yang dilakukan vendor atau kontraktor dalam membangun gedung untuk kepentingan publik, seperti fasilitas pendidikan maupun kesehatan.

"Pembangunan yang dilakukan memerlukan keseriusan karena juga terkait keselamatan banyak orang, itu harus jadi fokus," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (3/12).

Ia menekankan, pembangunan gedung harus dilakukan sesuai dengan spesifikasinya. Untuk itu, kualitas pembangunannya pun tidak boleh ada yang dikurangi.

"Kami mengusulkan agar pembangunan itu tidak boleh ada hal yang dikurangi," terangnya.

Suhud juga meminta agar BPPBJ lebih cermat dalam menyeleksi dan memilih vendor. Sehingga, kualitas bangunan yang dikerjakan menggunakan APBD tidak berkurang dan dapat menghindari terjadinya bangunan roboh atau rusak.

"Kami Komisi C mendorong BPPBJ agar lebih ketat dalam memilih vendor, menggunakan anggaran, khususnya kualifikasi bahan yang digunakan. Tidak boleh ada pengurangan di dalam pembangunan yang diharuskan," bebernya.

Ia menambahkan, dalam laporan hasil pembahasan dan pendalaman terhadap Raperda APBD 2025, Komisi C merekomendasikan BPPBJ agar memperhatikan kualitas pekerjaan vendor.

"Kami juga menilai perlunya pemberian peringatan dan blacklist terhadap vendor yang nakal dan pekerjaannya tidak baik," tandasnya.