Kantor Wilayah Kementerian Agama (Kanwil Kemenag) DKI Jakarta melakukan audiensi dengan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Rombongan dari Kanwil Kemenag DKI Jakarta yang dipimpin Kepala Bagian Tata Usaha, Nur Pawaiddudin diterima langsung Ketua DPRD DKI Jakarta, Khoirudin.

Khoirudin mengatakan, dalam pertemuan tersebut dilakukan pembahasan terkait penyelenggaraan sekolah madrasah gratis.

"Sekolah madrasah ini secara regulasi di bawah Kemenag bukan Dinas Pendidikan DKI Jakarta. Sebagai solusi bantuan untuk pendidikan di madrasah bisa dilakukan Pemprov DKI melalui mekanisme hibah," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (29/10).

Khoirudin menjelaskan, akan memperjuangkan agar pihak Eksekutif dapat mengalokasikan anggaran untuk penyelenggaraan sekolah madrasah gratis saat pembahasan lebih detail mengenai Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Tahun Anggaran 2025.

"Sekarang masih pagi anggaran. Selama belum menjadi APBD penetapan, masih dimungkinkan untuk adanya alokasi hibah untuk madrasah," terangnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Tata Usaha Kanwil Kemenag DKI Jakarta, Nur Pawaiddudin menuturkan, selama ini telah mendapatkan dana hibah dari Pemprov DKI Jakarta sebesar Rp 350 miliar lebih untuk operasional penyelenggaraan madrasah, termasuk pembayaran guru honorer di madrasah swasta dan guru PNS tambahan.

"Hibah ini masih dimungkinkan adanya penebalan. Artinya sudah ada rumahnya tinggal ditambahkan. Kami selama ini sudah mendapatkan hibah Rp 350-an miliar dari Pemprov DKI," bebernya.

Untuk diketahui, dalam pertemuan tersebut, Nur Pawaiddudin juga mengusulkan agar dilibatkan dalam pembahasan perda terkait pendidikan. Sehingga, penyelenggaraan sekolah gratis di madrasah juga bisa turut dibahas.