Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Provinsi DKI Jakarta meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi risiko darurat limbah berbahaya di wilayah DKI Jakarta. Upaya yang dilakukan di antaranya menggelar workshop dan geladi kedaruratan pengelolaan B3 atau limbah B3.

Kegiatan ini sebagai tindak lanjut dari Permen LHK Nomor 74 Tahun 2019, yang mewajibkan setiap provinsi memiliki dokumen kedaruratan dalam pengelolaan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3).

Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Asep Kuswanto menekankan pentingnya kegiatan tersebut dalam mempersiapkan berbagai pihak untuk menghadapi potensi keadaan darurat limbah berbahaya di Jakarta.

Ia menyampaikan, workshop merupakan salah satu upaya untuk mengedukasi dan meningkatkan pemahaman Organisasi Perangkat Daerah serta pihak-pihak terkait lainnya mengenai pengelolaan limbah B3.

“Kami berharap seluruh pihak siap menghadapi keadaan darurat akibat limbah berbahaya yang mungkin terjadi di Jakarta," ujarnya, Rabu (2/10).

Asep menyampaikan, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta memiliki tanggung jawab untuk memastikan kesiapsiagaan dan respons yang cepat dari seluruh instansi terkait.

“Kita tidak hanya ingin menyiapkan dokumen, tetapi juga mempersiapkan tindakan nyata dalam menghadapi segala kemungkinan risiko yang muncul akibat limbah B3," katanya.

Wakil Kepala Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta, Sarjoko menilai pentingnya sinergi lintas sektor. Maka itu, workshop menjadi langkah awal menuju simulasi geladi kedaruratan pengelolaan limbah B3 yang akan dilakukan pada waktu mendatang.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta menggelar workshop di Balai Kota DKI Jakarta. Selama workshop , peserta yang berasal dari berbagai OPD seperti, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Kesehatan, dan Dinas Pemadam Kebakaran, mendapatkan penjelasan mengenai dokumen kedaruratan pengelolaan B3 yang telah disusun sejak tahun 2023. Dokumen tersebut digunakan sebagai dasar untuk menyusun skenario simulasi geladi kedaruratan.

Selain itu, narasumber dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Universitas Indonesia, serta PT Pertamina juga berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam penanganan limbah B3 di lapangan. Mereka menyampaikan bagaimana pentingnya skenario yang realistis untuk memastikan kesiapan seluruh pihak dalam menghadapi keadaan darurat.

Sarjoko berharap kegiatan ini dapat menghasilkan panduan yang kuat untuk menangani keadaan darurat limbah B3 serta memperkuat sinergi antara pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat.

“Kegiatan ini sangat penting untuk meningkatkan kapasitas dalam mengelola limbah B3 secara aman dan bertanggung jawab. Kita harus memastikan bahwa semua pihak bisa menanganinya dengan baik, terutama dalam situasi darurat, agar risiko dan dampak negatif yang ditimbulkan dapat diminimalisir seefektif mungkin," urainya.

Ketua Unit Kerja Khusus Pelayanan dan Pengabdian Masyarakat Disaster Risk Reduction Center Universitas Indonesia, Fatma Lestari menekankan pentingnya kesiapan dalam menghadapi keadaan darurat terkait limbah B3. Menurutnya, simulasi kedaruratan merupakan sarana yang efektif untuk meningkatkan kesiapsiagaan dalam menghadapi ancaman limbah B3.

“Simulasi harus dirancang sedemikian rupa sehingga meniru kondisi nyata di lapangan. Dengan demikian, kita dapat melatih petugas untuk mengambil keputusan yang tepat di bawah tekanan dan dalam situasi yang kompleks. Melalui simulasi yang realistis, diharapkan dapat membangun sistem tanggap darurat yang kokoh dan efektif,” tandasnya.