Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama instansi terkait menggelar konsultasi publik kepada warga di Kelurahan Sunter Jaya, Tanjung Priok, Jakarta Utara, terkait rencana pengadaan tanah untuk pembangunan Tol Dalam K ota ruas Sunter-Pulogebang.

Kepala Biro Pemerintahan Sekretariat Daerah Provinsi DKI Jakarta, Fredy Setiawan, mengatakan konsultasi publik ini merupakan tindak lanjut Surat Keputusan Tim Persiapan Nomor 387 Tahun 2024.

"Mengacu SK itu, tim persiapan mulai melakukan sosialisasi, pemberitahuan, pendataan awal, dan dilanjutkan konsultasi publik," ujarnya, di lokasi acara, Ballroom Sunlake Waterfront Resort & Convention, Jakarta Utara, Jumat (2/8).

Fredy menjelaskan, dari hasil konsultasi publik ini nantinya akan diproses penetapan lokasi (penlok) oleh Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta. Selanjutnya, penlok akan ditindaklanjuti oleh tim pelaksana dari Badan Pertanahan Nasional (BPN).

"Pembangunan tol ini merupakan program strategis nasional, maka harus dilakukan secepatnya. Alhamdulillah, masyarakat Sunter Jaya antusias menerima bahkan ingin pembangunan tol ini dapat dipercepat," terangnya.

Menurutnya, dalam tahap persiapan ini, Pemprov DKI Jakarta membantu pemerintah pusat untuk menginformasikan, mengimbau, dan menyosialisasikan agar masyarakat mengetahui dari sumber yang akurat dan dapat dipertangungjawabkan.

"Berdasarkan pendataan awal yang dilakukan 10-12 Juli 2024, ada 442 KK di Kelurahan Sunter Jaya yang lahannya akan digunakan," ungkapnya.

Ia menambahkan, dalam konsultasi publik ini turut menghadirkan narasumber yang berkompeten di bidangnya, yakni dari Satuan Petugas Percepatan Jalan Tol Ditjen Bina Marga Kementerian PUPR RI, Kanwil Badan Pertanahan Nasional (BPN) DKI Jakarta, dan Masyarakat Profesi Penilai Indonesia (Mappi).

"Kami ingin warga dapat mengetahui rencana pembangunan dengan sejelas-jelasnya hingga proses ganti untung. Secepatnya, masyarakat bisa mempersiapkan dokumen apa saja yang dibutuhkan," ucapnya.

Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Pengadaan Tanah Tol Ruas Sunter-Pulogebang Kementerian PUPR RI, Delly Andrianto menuturkan, konsultasi publik ini sesuai dengan perintah dan amanat dari Undang Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum.

"Pembebasan lahan harus ada persetujuan dari kepala daerah setempat dan disertai dengan persetujuan masyarakat yang terdampak," kata Delly.

Setelah mendapatkan persetujuan penlok dari kepala daerah, imbuh Delly, maka dalam waktu tiga bulan akan dimulai konstruksi.

"Masa konstruksi pembangunan tol Sunter-Pulogebang diprediksi memakan waktu kurang lebih dua tahun. Semoga bisa berjalan lancar," harapnya.

Sementara itu, salah seorang warga RT 01/06, Kelurahan Sunter Jaya, Maria Hetty Hartati (38) mengaku mendukung dan setuju dengan dengan adanya pembangunan jalan tol tersebut.

Melalui konsultasi publik ini, dirinya menjadi paham dan bertambah wawasan agar dapat mempersiapkan data-data diperlukan untuk mendapatkan ganti untung pembebasan lahan.

"Saya sangat mendukung dan ingin pembangunannya dipercepat. Warga sudah dilakukan pendataan dan pengukuran," tandasnya.