Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) di DKI Jakarta, menggelar forum konsultasi publik (FKP) dalam upaya meningkatkan standar pelayanan kepada masyarakat.

Kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Lumire, Senen, Jakarta Pusat, Senin (29/4), menghadirkan  perwakilan dari berbagai stakeholder dari pemerintah pusat, daerah, lembaga negara, asosiasi pengusaha, pelaku usaha dan media massa.

Kepala BBPOM di DKI Jakarta, Sofiani Chandrawati Anwar mengatakan, kegiatan ini sebagai upaya menciptakan pelayanan publik yang adil, transparan dan akuntabel. Karena itu, diperlukan masukan dari banyak stakeholder.

"Agar dapat meraihnya sesuai tujuan, kami harus melibatkan seluruh stakeholder dalam penyelenggaraan pelayanan publik," katanya.

Dijelaskan Sofi, dalam penyelenggaraan pelayanan dan pengawasan perlu sinergisitas antar sektor, seperti unsur pemerintah sebagai pengawas, pelaku usaha sebagai produsen dan pengedar serta masyarakat sebagai konsumen.

Selama  2023  kemarin, jelas Sofi, pihaknya telah berupaya memaksimalkan penyelenggaraan layanan pengaduan dan informasi kepada masyarakat di luar layanan resmi sertifikasi, seperti CPOB, CPPOB, CPKB, CPOTB serta CDOB.  

Hasilnya, tercatat 1.665 layanan diakses warga yang memburuhkan informasi dan 30 layanan pengaduan. Layanan itu diakses secara tatap muka maupun melalui berbagai kanal media yang telah dimiliki, antara lain whatapps di nomor 0822 11267771, melalui email bpom_jakarta@pom.go.id dan bbpomjkt@gmail.com atau melalui situs dengan alamat https://jakarta.pom.go.id serta akun media sosial instagram.

Apa yang telah dilaksanakan jajarannya selama 2023 , menurut Sofie, telah direspon baik oleh publik. Tercatat indeks tingkat kepuasan masyarakat pada layanan BBPOM, mencatat 94,71 persen dan kepuasaan pelaku usaha tehadap pelayanan mendapat indeks 95,1 persen.

"Kegiatan ini kami harap bisa memberi masukan dan dukungan agar kami mampu meningkatkan layanan lebih baik," tandasnya.

.