Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono membuka secara resmi pelaksanaan Musyarawah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahun 2024 Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu yang digelar di Gedung Prama Primer Sunter, Jakarta Utara.

Kegiatan ini dilakukan dalam rangka penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi DKI Jakarta Tahun 2025.

Pj Gubernur Heru mengatakan, pada 2025 mendatang, Kabupaten Kepulauan Seribu akan dikembangkan menjadi lumbung pangan untuk ketahanan pangan bagi Provinsi DKI Jakarta. Hal itu dikarenakan Kepulauan Seribu merupakan wilayah perairan yang kaya akan hasil laut seperti ikan, rumput laut, ganggang dan sebagainya.

"Kita melihat kebutuhan bahan pokok semakin berkurang di dunia. Maka pada 2025 dan seterusnya memang harus dipikirkan Kepulauan Seribu menjadi lumbung pangan bagi masyarakat DKI Jakarta,” ujar Pj Gubernur Heru, dalam Siaran Pers Pemprov DKI Jakarta, Selasa (19/3).

Lebih lanjut, Pj Gubernur Heru mengatakan, perlu dilakukan sinergi bersama Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Kementerian Kelautan dan Perikanan untuk menjaga dan mengembangkan Kabupaten Kepulauan Seribu menjadi kawasan yang lebih bersih dan tertata. Pemprov DKI Jakarta akan terus berupaya meningkatkan sinergi dan menyelesaikan berbagai tantangan tersebut melalui Rancangan Undang-Undang (RUU) Daerah Khusus Jakarta (DKJ).

Pj Gubernur Heru menegaskan, terdapat empat isu yang dituangkan dalam RKPD tahun 2025 untuk mewujudkan Jakarta Global yang berketahanan inklusif, berdaya saing, dan berkelanjutan. Yakni peningkatan kualitas lingkungan dan infrastruktur, akselerasi pertumbuhan ekonomi, tata kelola pemerintah yang adaptif, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Tentunya harapan saya, bupati dan jajarannya, bersama tokoh masyarakat dan seluruh pengusaha yang bergerak di lingkungan pariwisata Kepulauan Seribu, dapat mendukung hal ini untuk mewujudkan masyarakat Kepulauan Seribu yang sejahtera. Semoga apa yang kita ikhtiarkan dapat menjadi sukses untuk Jakarta dan berdampak bagi masyarakat Kepulauan Seribu dan bagi masyarakat Indonesia,” kata Pj Gubernur Heru.

Adapun kebutuhan dasar warga Kepulauan Seribu seperti lahan pemakaman dan lahan perumahan dalam bentuk rumah susun (rusun), Pj Gubernur Heru meminta Suku Dinas Cipta Karya, Tata Ruang dan Pertanahan (CKTRP) bersama Badan Perencanaan Pembangunan Kabupaten (Bappekab) Kepulauan Seribu melakukan kajian lebih lanjut terhadap struktur bangunan dan lahan, serta landasan hukumnya.

“Pak Bupati bersama Bappekab dan Sudin CKTRP silakan mengkaji dulu struktur bangunan rusunnya, berapa lantai, bagaimana strukturnya, juga dipikirkan perizinan lintas udara untuk mendarat pesawat dari Airnav atau Angkatan Udara, karena ada area-area tertentu di Kepulauan Seribu merupakan area pendaratan pesawat terbang. Juga dipikirkan landasan hukumnya untuk pembangunan multiyear,” terang Pj Gubernur Heru.

Sementara itu, Bupati Kepulauan Seribu Junaedi mengatakan, terdapat isu-isu strategis di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, yang masih harus diupayakan. Di antaranya peningkatan status RSUD, optimalisasi sarana, prasarana medis, dan kebutuhan dokter spesialis, sarana praktik penunjang pembelajaran Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), serta pencegahan aktivitas perluasan daratan ilegal di pesisir pantai. "Harapannya, Musrenbang Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu tahun ini dapat memberikan solusi atas permasalahan yang ada di wilayah Pulau Seribu," tandas Junaedi.