Baznas (Bazis) Provinsi DKI Jakarta diharapkan menjadi contoh lembaga filantropi informatif.

Harapan ini disampaikan Ketua Komisi Informasi (KI) DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat saat menggelar visitasi ke Baznas Bazis DKI untuk menyampaikan hasil rekomendasi E-Monev Tahun 2023.

Ketua Komisi Informasi DKI Jakarta, Harry Ara Hutabarat mengatakan, Baznas (Bazis) DKI Jakarta merupakan badan publik kategori lembaga non struktural yang wajib menyediakan layanan informasi publik sesuai amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP).

Baznas (Bazis) DKI Jakarta dikategorikan sebagai badan publik karena memperoleh anggaran yang bersumber dari APBD Pemprov DKI sekaligus lembaga filantropi yang menghimpun dana dan sumbangan masyarakat.

“Karena itu di samping memberikan pelayanan publik, Baznas (Bazis) DKI pun memiliki tanggung jawab untuk menyediakan layanan informasi publik bagi masyarakat,” ujar Harry, dalam keterangan tertulis, Selasa (5/3).

Ia juga mengapresiasi keikutsertaan Baznas (Bazis) DKI Jakarta dalam pelaksanaan E-Monev 2023 sebagai komitmen guna mendorong transparansi dan keterbukaan informasi publik.

“Terlebih setelah mengikuti E-Monev, Baznas Bazis DKI Jakarta pun langsung meraih predikat cukup informatif dalam acara penganugerahan,” katanya.

Untuk itu, Harry berharap, Baznas DKI Jakarta dapat menjadi contoh baik bagi semua lembaga filantropi di Indonesia.

Ia juga memaparkan sejumlah poin rekomendasi hasil pelaksanaan E-Monev 2023 yang harus diperbaiki oleh Baznas (Bazis) DKI Jakarta di antaranya mendorong dibentuknya struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

Pembentukan struktur PPID ini merupakan amanat dari UU KIP yang tugasnya adalah untuk menyediakan dan melayani kebutuhan informasi publik masyarakat.

Sementara Kepala Bidang Ad ministrasi, SDM dan Umum Baznas (Bazis) DKI Jakarta, Mandir Ahmad Syafii menyampaikan, komitmen dalam menjalankan amanat UU KIP.

Baznas DKI Jakarta akan terus berbenah, memperbaiki kualitas layanan informasi publik serta mendorong terbentuknya struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).

“Dalam beberapa waktu ke depan, PPID Baznas (Bazis) DKI dapat terbentuk sehingga tata kelola layanan informasi publik di website dan media sosial bisa tuntas dikerjakan,” tandasnya.