Komisi Informasi dan Dinas Kesehatan DKI Jakarta sepakat bersinergi mengadakan sosialisasi Keterbukaan Informasi Publik (KIP) di seluruh RSUD dan Puskesmas.

Sinergi ini disepakati saat Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali menggelar audiensi ke kantor Dinas Kesehatan DKI, Selasa (27/2).

Ketua Bidang Edukasi, Sosialisasi dan Advokasi KI DKI Jakarta, Aang Muhdi Gozali mengatakan, pihaknya menggelar audiensi ke kantor Dinas Kesehatan DKI guna membahas sinergi bersama.

“Kami sangat berharap dapat mengkoordinasikan PPID RSUD dan Puskesmas di Jakarta sehingga lebih optimal dan siap menuju Monev 2024,” ujar Aang Muhdi Gozali, dalam keterangan tertulis, Selasa (27/2).

Aang memaparkan, kegiatan monitoring ini sebagai upaya meningkatkan Badan Publik agar lebih siap saat dilaksanakan Monev 2024.

"Serta, meningkatkan awareness bagi sektor Kesehatan dalam mengelola informasi publik," katanya.

Ia menjelaskan, sebanyak 12 RSUD tipe A dan B diikutsertakan dalam pelaksanaan Monev 2023. Hasilnya, empat RSUD di antaranya meraih predikat kurang dan tidak informatif.

"Rencananya, pelaksanaan e-Monev 2024 akan mengikutsertakan seluruh RSUD tipe A hingga D dan Puskesmas yang dikoordinasikan Dinas Kesehatan DKI," jelasnya.

Sementara, Kepala Sub Bagian Umum Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Mabruri mengungkapkan, pihaknya sudah memiliki rencana melakukan penguatan layanan informasi publik.

“Kami sangat senang atas kunjungan dari Komisi Informasi DKI Jakarta. Momentum yang tepat, Dinas Kesehatan DKI berencana mengadakan sosialisasi bagi RSUD dan Puskesmas,” tandasnya.