Untuk menunjang kelancaran Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, Pemprov DKI Jakarta melalui Dinas Kesehatan (Dinkes) Provinsi DKI Jakarta memastikan kesehatan para petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) terjamin. Dinkes DKI beserta Fasilitas Layanan Kesehatan (Fasyankes) memberikan layanan kesehatan terintegrasi, termasuk dalam gelaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) mendatang.

Tugas tersebut tertuang dalam Surat Edaran Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta Nomor 8 tahun 2024 tentang Pelaksanaan Dukungan Kesehatan Terintegrasi Dalam Menghadapi Pemilu dan Pilkada Tahun 2024 di Provinsi DKI Jakarta.

“Kami sudah membuat beberapa program kesehatan bagi anggota KPPS. Dimulai sejak menyaring calon anggota KPPS, dengan melakukan screening kesehatan terhadap 137.355 peserta,” kata Kepala Dinas Kesehatan DKI Ani Ruspitawati, dikutip dari Siaran Pers DKI,  Sabtu (17/2) di Jakarta.

Tidak hanya itu, Unit Pelaksana Teknis (UPT) Pusat Krisis dan Kegawatdaruratan Kesehatan Daerah (PK3D) Dinas Kesehatan juga memberikan pelatihan Bantuan Hidup Dasar (BHD) kepada kader kesehatan, petugas Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU), Satpol PP, termasuk juga petugas KPPS Pemilu sebanyak 4.000 orang dan 1.000 orang dilatih oleh Puskesmas Kebayoran Lama.

“Pelatihan ini juga menjadikan mereka sebagai First Aid Responder (Pemberi Pertolongan Pertama) bila terjadi kegawatdaruratan di TPS tempat mereka bertugas,” tambah Ani.

Kemudian, kata Ani, pihaknya juga melakukan sosialisasi Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) dan anjuran promosi kesehatan lainnya kepada anggota KPPS di Tempat Pemungutan Suara (TPS). Posko dukungan layanan kesehatan terintegrasi juga dibuka, terdiri dari 44 Posko Statis di tingkat Kecamatan dan 267 Posko Mobile di tingkat Kelurahan. Kegiatan ini berlangsung selama masa pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi suara pada 14-16 Februari 2024.

“Masih dalam rangka pelaksanaan Pemilu tahun 2024, Dinkes DKI melalui petugas kesehatan lingkungan di Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebelumnya juga telah melakukan sosialisasi keamanan pangan kepada petugas KPPS,” terang Ani.

Sosialisasi dilakukan di 529 TPS dengan melakukan cuci tangan pakai sabun, menyantap makanan maksimal 4 jam setelah disajikan, dan memastikan makanan layak konsumsi. Kemudian sosialisasi lingkungan TPS yang aman dan sehat, seperti lokasi teduh dengan sirkulasi udara baik, jauh dari tempat pembuangan sampah, dan jauh dari lalu lintas kendaraan.

Ani mengungkapkan, pihaknya juga melakukan pendataan pasien, baik petugas KPPS maupun non-KPPS yang meliputi petugas Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Perlindungan Masyarakat (Linmas), Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), saksi, petugas lainnya, dan masyarakat yang terintegrasi dengan sistem Pencatatan dan Pelaporan Penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 dari Kementerian Kesehatan (Aplikasi Data Fasyankes Online/DFO). Data tersebut sudah dilaporkan ke Kementerian Kesehatan Republik Indonesia melalui https://dfo.kemkes.go.id/.

Berdasarkan data yang tercatat, hingga 15 Februari 2024, penyakit terbanyak yang dialami petugas adalah penyakit bawaan seperti hipertensi dan tekanan darah tinggi, serta penyakit ringan seperti batuk, pilek, gangguan lambung, dan sakit kepala. Sebagai perbandingan, berdasarkan data dari paparan Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI pada Pemilu 2019 silam, penyakit terbanyak didominasi oleh penyakit kronis, seperti hipertensi atau diabetes.

"Dari petugas KPPS yang mengakses layanan kesehatan tersebut, hingga saat ini terdapat 13 orang sedang dirawat. Sementara untuk petugas non-KPPS terdapat empat orang yang sedang dirawat," papar Ani.

Ani menerangkan, berdasarkan data Suku Dinas Kesehatan Kota Administrasi Jakarta Utara, terdapat 17 TPS terdampak banjir, sehingga pencoblosan direncanakan kembali pada 18 Februari 2024.

“Kita akan siagakan dan perkuat layanan kesehatan bagi anggota KPPS di 17 TPS ini,” tegas Ani.