Pemerintah Kota Jakarta Timur melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan (TKPK), Kamis (7/12), menggelar sosialisasi sinkronisasi data angka kemiskinan.

Kegiatan yang dibuka Wali Kota Muhammad Anwar ini, diikuti 100 peserta perwakilan dari sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) serta aparatur kelurahan dan kecamatan.

Menurut Anwar, sinkronisasi data kemiskinan ini sangat penting dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam penyaluran bantuan sosial. Karena itu, perlu kesamaan data yang valid antara OPD di lingkungan Pemkot Jaktim.

"Kita samakan datanya. Karena penanggulangan kemiskinan ini adalah tugas bersama, bukan tugas dari satu sudin saja. Karena itu perlu kerja sama dan memiliki data sama," kata Anwar.

Karena terkait erat dengan masalah warga, jelas Anwar, maka peran serta lurah, camat, pengurus RT dan RW hingga Dasawisma sangat penting untuk lakukan validasi data langsung ke lapangan.

Kepala Bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga Dinas PPAPP DKI, Novia Silmiati menambahkan, data kemiskinan memang harus akurat agar bantuan tepat sasaran.

"Data yang dimiliki OPD perlu dipadankan agar bisa digunakan untuk landasan pemberian bantuan. Misalnya untuk subsidi pangan murah, KJP, dan lainnya," ungkap Novia.