Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi DKI Jakarta meraih penghargaan dari Menteri Dalam Negeri pada Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Dukcapil 2023 se-Indonesia di Palembang, Sumatera Selatan.

Penghargaan yang berhasil diraih yakni sebagai Dinas Dukcapil digitalisasi terbaik nasional.

Dalam sambutannya, Kepala Dinas Dukcapil DKI Jakarta, Budi Awaludin menyampaikan rasa syukur dan apresiasi atas seluruh kerja keras tim dari dinas, sudin kota/kabupaten, kecamatan dan kelurahan dalam melakukan digitalisasi kependudukan yang telah memberikan pelayanan terbaik serta menyenangkan semua lapisan masyarakat.

Berbagai inovasi juga telah dilakukan tanpa henti oleh seluruh petugas. Bahkan, dilaksanakan di luar jam kerja dalam program pelayanan Rabu petang dan jemput bola pada hari Sabtu dan Minggu terbayar dengan penghargaan ini.

"Terima kasih juga kepada Pj Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi dan seluruh jajaran Pemprov DKI yang telah memberikan bimbingan dukungan, dan para kolaborator seperti DPRD DKI, OPD, institusi/lembaga mitra lainnya atas dukungan dan kerja sama selama ini. Serta, masyarakat Jakarta sebagai penerima layanan dengan terus memberikan saran serta kritik yang membangun dalam pelayanan," ujar Budi dalam keterangan tertulisnya, Kamis (26/10).

Sementara Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian menyampaikan, percepatan digitalisasi dalam kependudukan menjadi dasar akselerasi pelayanan dari seluruh pelayanan publik di antaranya BPJS dan SIM.

Tito menjelaskan, era digital telah mengubah lanskap ekonomi, politik, serta sosial, dan data menjadi komoditas berharga dalam ekosistem ini.

"Data ini mencakup beragam informasi, seperti perilaku konsumen, akses pasar, dan mobilitas talenta digital yang sangat penting dalam ekonomi digital yang tumbuh subur," jelasnya.

Ia menambahkan, rakornas tahun ini bertema 'Penguatan Dukcapil untuk pelayanan publik dan suksesnya Pemilu serentak' yang berlangsung pada tanggal 24-26 Oktober 2023.

"Sudah saatnya pengembangan Dukcapil perlu dilakukan secara modern dan efisien sebagai bagian dari sistem tata pemerintahan Indonesia," tandasnya.