Evaluasi Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terhadap program kampung deret di wilayah Kecamatan Johar Baru, Jakarta Pusat, berakhir buntu. Pasalnya, masih ada beberapa warga yang berseteru mengenai dana hibah yang akan mereka terima atas tanah yang digunakan untuk program kampung deret.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama mengakui, evaluasi Pemprov DKI atas sengketa lahan untuk program kampung deret di wilayah Johar Baru, Jakarta Pusat, menemui jalan buntu.

" Tadi pagi kita sudah evaluasi. Masih ada beberapa warga yang selisih dan saling iri. Jadi gak selesai juga kan ," ucap Basuki di Balaikota, Selasa (8/4).

Menurut Basuki, rencana pembangunan kampung deret lewat dana hibah Pemprov DKI di Johar Baru tergolong lama dan berlarut. Padahal penataan ulang pemukiman kumuh dan padat penduduk tersebut, dapat membantu mengurangi permasalahan-permasalahan sosial serta dapat meningkatkan mobilitas masyarakat. Karena itu, ia menyayangkan warga calon penerima program hibah itu sendiri yang dinilainya tidak menginginkan adanya pembangunan kampung deret di Johar Baru.

"Sebagian belum cocok dan belum selesai di proses hukum. Ada yang bilang, Pak, saya yang 45 meter dapet Rp 36 juta. Saya sudah seneng tuh. Tapi dia juga bilang kok yang 23 meter dapet Rp 36 juta?" ucapnya.

Dengan duduk perkara yang seperti itu, Basuki menilai, warga calon penerima program dana hibah itu sendiri yang sebenarnya menolak untuk dibangunkan kampung deret. Untuk itu ia akan memberikan tambahan waktu terhadap warga agar segera merampungkan kesepakatan antar sesama warga tersebut.

"Selama masyarakat tanahnya masih diserahkan kepada Pemprov dan gak sengketa, mereka mau, ya kita bikinkan," tandas Basuki.