Pengguna sistem pembayaran digital Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) di Jakarta saat ini sudah mencapai 5,1 juta. Pencapaian ini tidak terlepas dari upaya Kantor Perwakilan Bank Indonesia DKI Jakarta yang terus mengakselerasi digitalisasi sistem pembayaran QRIS

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Provinsi DKI Jakarta, Arlyana Abubakar mengatakan, pengguna dan transaksi QRIS di DKI Jakarta tumbuh signifikan sejalan dengan perubahan perilaku masyarakat untuk bertransaksi secara digital dan terselenggaranya secara masif event-event di Jakarta.

"Pada bulan Juni 2023, total pengguna QRIS di Jakarta mencapai lebih dari 5,1 juta, meningkat 21 persen secara YoY," ujarnya, saat Pencanangan Penggunaan QRIS, Diseminasi Digital Payment dan Kartu Kredit Indonesia (KKI) di Lippo Plaza Kramat Jati, Jakarta Timur, Minggu (30/7).

Ia menambahkan, adapun kontribusi QRIS berdasarkan wilayah yakni, Jakarta Selatan 2.127.700 (45 persen), Jakarta Timur 838.569 (18 persen), Jakarta Pusat 741.719 (16 persen), Jakarta Barat 607.689 (13 persen), dan Kepulauan Seribu 2.759 (0,1 persen).

"Saat ini sudah ada tujuh juta merchant QRIS di DKI Jakarta. Sehingga, transaksi digital menggunakan QRIS juga semakin mudah," terangnya.

Arlyana menjelaskan, sosialisasi dan edukasi terus dilakukan untuk merespons besarnya potensi ekonomi digital di Indonesia dan mendukung implementasi Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia (BSPI) 2025.

"KPw BI Provinsi DKI Jakarta bersama dengan seluruh unsur penta helix di Jakarta turut mendukung implementasi BSPI 2025. Hari ini kita menyasar Jakarta Timur karena jumlah penduduk dan luas wilayahnya, kita ingin pengguna QRIS di Jakarta Timur meningkat dan bisa melampaui Jakarta Selatan," ungkapnya.

Menurutnya, upaya ini dilakukan dalam rangka konsistensi penguatan ekosistem dan implementasi kebijakan sistem pembayaran pada Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD), termasuk implementasi Kartu Kredit Indonesia di Wilayah DKI Jakarta.

"Ada juga Elektronifikasi Transportasi,  Elektronifikasi Bantuan Sosial,  Elektronifikasi SP Ritel lain seperti Destinasi Wisata dan Implementasi QRIS pada UMKM, pasar, dan pusat perbelanjaan," bebernya.

Asisten Gubernur Bank Indonesia, Dicky Kartikoyono menyampaikan, dalam mengakselerasi digitalisasi pembayaran sebagai implementasi BSPI 2025 terdapat tiga milestone utama.

"Pertama, reformasi pengaturan. Kedua, pengembangan infrastruktur dan instrumen SP Ritel melalui BI-FAST dan Kartu Kredit Indonesia. Ketiga, Standarisasi Sistem Pembayaran melalui Standar Nasional Open API Pembayaran atau SNAP dan QRIS," ucapnya.

Terkait Kebijakan sistem pembayaran, imbuhnya, saat ini Bank Indonesia fokus pada Stabilisasi, Inklusi dan Pertumbuhan. Biaya merchant discount rate (MDR) QRIS yang dikenakan PJP kepada merchant ditetapkan dalam kisaran 0-0,7 persen sesuai dengan kategori merchant.

"Penyesuaian besaran MDR untuk pelaku usaha mikro dikenakan 0 persen untuk nominal transaksi sampai dengan Rp100 ribu dan 0,3 persen untuk nominal transaksi di atas Rp100 ribu berlaku paling lambat mulai 30 November 2023," tuturnya

Sementara itu, Wakil Wali Kota Jakarta Timur, Iin Mutmainah menegaskan, penggunaan QRIS terus menunjukkan tren positif, termasuk bagi pelaku UMKM.

"Kita akan terus sosialisasi dan edukasi penggunaan QRIS bagi Jakpreneur, pedagang pasar-pasar tradisional dan pelaku transaksi jual beli. QRIS merupakan aplikasi dari perkembangan teknologi dan menjadi tuntutan perkembangan zaman," tandasnya.

Untuk diketahui, digital payment telah menjadi game changer perekonomian Indonesia. QRIS, BI-FAST dan Kartu Kredit Indonesia memungkinkan UMKM untuk masuk ke ekosistem digital Indonesia dengan menggunakan transaksi non-tunai di berbagai macam instrumen dan sumber dana

Melalui percepatan akseptasi pembayaran digital ini diharapkan seluruh pihak terus berkolaborasi meningkatkan pembayaran transaksi secara digital. Sehingga, dapat memberikan manfaat bagi seluruh masyarakat khususnya bagi pelaku UMKM di Indonesia