Presiden RI Joko Widodo (Jokowi) hari ini memanggil Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) di Istana Negara. Pertemuan dilakukan untuk membahas proyek kereta api cepat dan Light Rapid Transit (LRT) di ibu kota.

Khusus untuk Pemprov DKI, hanya fokus pada pembangunan LRT. Sementara untuk kereta cepat sepenuhnya dibawah tanggung jawab pemerintah pusat. Rencananya LRT akan dibangun sebanyak tujuh koridor .

"Kami sudah putuskan LRT kami itu terintegrasi dengan kereta yang lain. Termasuk lebarnya sudah diputuskan," kata Basuki di Balaikota DKI Jakarta, Senin (13/7).

Menurut Basuki, untuk pembangunan LRT pihaknya harus menunggu Peraturan Presiden (Perpres). Aturan tersebut untuk memperbolehkan DKI menggunakan prosedur hukum yang dulu, di mana infrastruktur dibangunkan oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) atau BUMN.

Nantinya infrastruktur yang dibangun akan dibeli kembali oleh Pemprov DKI Jakarta. Sebelumnya PT Hutama Karya yang merupakan BUMN ditunjuk pemerintah pusat untuk membangun jalan tol yang kemudian dibeli kembali oleh pemerintah pusat.

Mekanisme seperti itu akan dilakukan juga dalam pembangunan LRT di DKI. Basuki sudah menunjuk BUMD PT Jakarta Propertindo (Jakpro) dan PT Pembangunan Jaya untuk membangun infrastruktur LRT tersebut.

"Tapi tentu melalui proses tender, kami akan menunjuk BUMD untuk bangun nanti dibeli kembali tentu dengan harga appraisal dan lelangnya juga sudah diikuti dengan appraisal. Ini sudah disiapkan Perpresnya," ujarnya.

Selain itu, dalam pertemuan tersebut juga Presiden Jokowi menginginkan supaya Badan Otoritas Transportasi Jabodetabek segera dibentuk. Pasalnya, sudah tiga bulan Jokowi belum juga menandatangani pembentukan badan tersebut.