Ahok Ancam Cabut Izin Pengelola yang Tolak Parkir Meter

Sabtu, 22 Maret 2014 Reporter: Erna Martiyanti Editor: Erikyanri Maulana 3812

ahok_dok.jpg

(Foto: doc)

Pemprov DKI Jakarta segera menerapkan sistem parkir meter di ibu kota. Selain diharapkan mampu mengurai kemacetan, sistem ini juga diharapkan bisa mencegah kebocoran pemasukan pajak parkir di Jakarta. Sayangnya, hingga kini masih terdapat beberapa pengelola parkir yang justru menolak rencana tersebut.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki T Purnama mengatakan pihaknya tidak akan ambil pusing dengan penolakan pengelola parkir untuk menerapkan sistem ini. Pihaknya pun mengancam akan mencabut izin pengelola parkir yang menolak sistem parkir meter. "Ya memang ada yang tidak mau (perusahaan) yang besar memang. Kita bilang, kalau macam-macam ya kita cabut," ujar Basuki, Sabtu (22/3).

Ia pun meminta kepada Dinas Pelayanan Pajak DKI Jakarta, selaku pengelola pajak parkir di ibu kota untuk bertindak tegas terhadap pengelola yang membandel. "Pak Iwan (Kepala Dinas Pelayanan Pajak)  juga nggak tegas kan. Jadi ini kan persoalan pajak begitu. Kita mau ganti eselon III dan IV di situ karena mereka banyak yang nggak tegas. Harusnya jelas kalau kamu tidak mau online, kita cabut izin kamu," tegasnya.

Kendati demikian, diakui Basuki hambatan utama penerapan sistem ini adalah aksi premanisme. Sebab, selama ini daerah-daerah tertentu sering kali dibekingi oleh preman. "Hambatan terbesarnya ada di premanisme. Karena bukan tukang parkir yang bekerja di bawahnya, tapi premanisme dibalik ini yang kerja yang dapat setoran. Nah itu yang mau kita potong. Setoran terhadap bos ini yang masalah. Dan bos-bos itu pasti ada oknum aparat atau apa, pasti begitu," ungkap Basuki.

Ditambahkan Basuki, pihaknya meminta bantuan pihak kepolisian untuk memberantasi aksi premanisme tersebut. "Polisi siap. Kalau aku sih tidak. Saya tidak ada pistolnya. Kalau Polda Metro siap. Kita kan tidak mungkin pelihara preman. Jadi saya tidak ada kewajiban pelihara preman," ucapnya.

Parkir meter ini sendiri baru akan diterapkan di daerah-daerah utama saja. Kendati demikian, kata Basuki, pihaknya juga akan mencarikan solusi bagi mereka. "Tapi cara memberantasnya, kita harus carikan mereka solusi," tandasnya.

BERITA TERKAIT
BERITA POPULER
Program magang disnakertrans gery ist3

1.000 Lulusan SMA Sederajat Ikut Program Pemagangan di 67 Perusahaan

Senin, 04 Mei 2026 875

Gubernur pramono danatara psel rezap

Pemprov DKI-Danantara Sepakat Bangun PSEL

Senin, 04 Mei 2026 792

Dinkes mayday monas desi

Dinkes DKI Siagakan Posko Kesehatan di Peringatan May Day 2026

Jumat, 01 Mei 2026 1155

RZA 0510

Pramono Pastikan Pemprov Hadir Dukung Pembangunan Keluarga

Senin, 04 Mei 2026 595

IMG 20260430 WA0117

Transjakarta-Kemnaker Perkuat Ekosistem Ketenagakerjaan Sektor Transportasi Publik

Kamis, 30 April 2026 1095

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks