Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan memberikan Penyertaan Modal Pemerintah (PMP) kepada Bank DKI sebesar RP 2 triliun. Saat ini sedang dilakukan kajian bisnis terhadap nilai yang cocok untuk pemberian PMP.

"Mungkin bisa Rp 2 triliun PMP-nya. Kita lagi suruh kajian bisnis. Kita mesti kajian dulu kalau sudah dapat kajian kita kasih sesuai kajian," kata Basuki, di Balaikota, Jumat (3/7).

Dengan pemberian itu, Bank DKI harus bisa menurunkan Non-Performing Loan (NPL) atau kredit macet. Namun Basuki tidak memiliki target dalam penurunan NPL ini. Dirinya mempercayakan kepada direksi yang baru saja dilantik untuk memperbaiki kinerja Bank DKI.

Basuki mengaku telah berdiskusi dengan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia untuk memilih direksi yang baru. Beberapa profesional dari perbankan telah direkrut, seperti dari Bank Mandiri, BCA, dan BNI. "Sudah diskusi sama OJK dan BI, saya bukan superman. Makanya sekarang Bank DKI sudah enak ada satu tim yang baik," ucapnya.

Mantan Bupati Belitung Timur ini menambahkan bank pembangunan daerah (BPD) biasanya berada di kelas bawah. Sehingga seringkali profesional enggan untuk masuk. Tetapi Basuki ingin mengubah stigma dengan menggandeng orang-orang profesional untuk masuk membenahi Bank DKI.

"Bank pembangunan daerah selalu jadi bank kelas bawah. Umumnya orang yang atas tidak mau turun. Kita harus lawan stigma bahwa BPD pasti NPL tinggi dan korup," tegasnya.