Komisi A DPRD DKI Jakarta bersama eksekutif bidang pemerintahan melakukan pembahasan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) DKI Jakarta Tahun 2024.

Wakil Ketua Komisi A DPRD DKI Jakarta, Inggard Joshua mengatakan, RKPD yang disusun ini berdasarkan hasil masukan dan usulan masyarakat di tingkat RT, RW hingga kota. Hasil diskusi tersebut selanjutnya akan dirangkum menjadi rancangan awal RKPD.

"Rancangan ini disusun bersama eksekutif dan legislatif. RKPD ini hasil pengembangan tahun sebelumnya," katanya, Rabu (15/2).

Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Gembong Warsono menyampaikan persoalan stunting dan kemiskinan di Jakarta masih belum terselesaikan hingga kini. Pihaknya pun meminta Penyediaan Makanan Tambahan (PMT) untuk tumbuh kembang anak harus lebih ditingkatkan lagi agar lebih sehat.

"Coba kita rubah pola kerja yang selama ini sudah ada di Puskesmas. Puskesmas itu Garda terdepan untuk promotif dan preventif. Jadi, tidak hanya mengobati orang," ucapnya.

Sementara itu, Asisten Pemerintahan Sekda DKI Jakarta, Sigit Wijatmiko membenarkan ada beberapa isu penting dan strategi pembangunan daerah pada 2024. Di antaranya, penanganan stunting dan kemiskinan ekstrem.

"Isu ini menjadi prioritas kami karena tindak lanjut dari arahan Pak Presiden yang ingin menargetkan 2024 Indonesia zero stunting dan kemiskinan," tuturnya.

Sigit mengutarakan, upaya penanganan dua masalah tersebut tengah dilakukan melalui penurunan beban pengeluaran masyarakat dengan program subsidi hingga bantuan sosial.

"Target kita peningkatan pendapatan masyarakat," terangnya.

Ia menambahkan, ada beberapa isu yang sifatnya berkelanjutan di 2023 seperti pengembangan MRT dan LRT. Kemudian peningkatan UMKM dan lapangan pekerjaan sebagai upaya mengantisipasi dampak resesi. Selanjutnya terkait pengelolaan sampah dan sanitasi serta penyediaan dan cakupan air bersih bagi warga Jakarta.

"Kami berharap, dengan paparan bersama legislatif ini bisa memberikan gambaran rancangan awal RKPD agar lebih sempurna," tandasnya.