Ketua Komisi B DPRD DKI Jakarta, Ismail menginginkan agar Perumda Paljaya dapat semakin optimal mewujudkan sanitasi sehat di Jakarta, terutama di kawasan permukiman padat penduduk.

Ismail mengatakan, Perumda Paljaya harus menunjukkan peran aktifnya untuk mewujudkan Jakarta yang semakin bersih dari sisi sanitasi baik untuk hunian horizontal dan vertikal maupun tempat-tempat komersil lainnya.

"Kebutuhan untuk sanitasi sehat warga ini harus bisa dipenuhi atau dioptimalkan Perumda Paljaya," ujarnya, Kamis (9/2).

Menurutnya, terkait kebutuhan penganggaran memang harus ada prioritas dan melihat peluang-peluang yang ada agar jangan terlalu langsung membebani Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

"Selain dana CSR, semisal itu dapat dilakukan menggunakan dana dari penerapan Koefisien Lantai Bangunan atau KLB jika regulasinya memungkinkan ya boleh-boleh saja," terangnya.

Ismail menjelaskan, untuk pembangunan jaringan perpipaan pengelolaan air limbah memang diperlukan invetasi yang sangat besar dan selama ini menggunakan skema Penyertaan Modal Daerah (PMD) melalui APBD.

"Investasinya triliunan. Saya kira ini juga perlu solusi, bila mungkin dengan alternatif mencari hibah-hibah dari luar negeri. Kalau memang memungkinkan, ini bisa sangat membantu," ungkapnya.

Ia berharap, Perumda Paljaya juga dapat mengoptimalkan alokasi PMD yang sudah diberikan untuk pembangunan Instalasi Pengelolaan Air Limbah (IPAL) maupun jaringan.

"Ini harus segera diserap atau dieksekusi karena sudah disahkan di Dewan. Saat ini DKI sedang berbenah, termasuk jaringan utilitas, ini perlu koordinasi yang baik agar infrastruktur Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT) atau pipa milik Paljaya yang sudah terpasang tidak dibongkar-bongkar lagi," ucapnya.

Sementara itu, Corporate Secretary Perumda PAL Jaya, Saptanto Tabrani menuturkan, untuk percepatan mewujudkan sanitasi sehat di Jakarta memang memerlukan pendanaan atau investasi yang tidak sedikit. Terlebih, jika menggunakan jaringan perpipaan.

Namun demikian, Perumda Paljaya bisa melakukan akselerasi dengan mengoptimalkan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) setempat atau dikenal dengan Bio PAL di wilayah-wilayah yang belum tersambung sistem perpipaan serta Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Komunal.

"Kami tentu sangat menyambut baik jika ada dukungan dari eksekutif dan legislatif jika bisa menggunakan sumber dana dari kompensasi KLB. Terlebih, Pak Pj Gubernur juga menginginkan agar masalah sanitasi sehat ini menjadi perhatian," urainya.

Perumda Paljaya, lanjut Tanto, sangat siap untuk mewujudkan sanitasi sehat di Jakarta. Sebab, hal ini sangat penting untuk mengatasi pencemaran lingkungan dan menjaga pola hidup bersih dan sehat (PHBS) masyarakat.

"Kita BUMD yang bergerak di penanganan limbah sepakat bahwa masalah sanitasi ini perlu segera dituntaskan. Apalagi, Jakarta merupakan kota besar. Kami tidak ingin masih ada warga bahkan yang Buang Air Besar Sembarangan (BABS). Open Defecation Free ini penting karena menjadi indikator kota sehat," pungkasnya.