Belanda Tertarik Bangun Rusunawa di Muara Baru

Rabu, 02 April 2014 Reporter: Budhi Firmansyah Surapati Editor: Widodo Bogiarto 4369

bantuan_rusunawa_belanda_budi.jpg

(Foto: doc)

Beragam cara ditempuh Pemprov DKI Jakarta untuk menghindari ibu kota makin tenggelam, akibat turunnya permukaan tanah di pesisir pantai. Salah satu wilayah yang paling parah mengalami penurunan tanah yakni kawasan Muara Baru RT 20/17, Kelurahan Penjaringan, Jakarta Utara. Bahkan saat ini kawasan pemukiman padat penduduk itu sudah berada 1,5 meter di bawah permukaan laut.

Untuk mencegah air laut masuk ke daratan, tanggul sepanjang 100 meter di tepi pantai akan ditinggikan menjadi 4,5 meter dengan lebar 10 meter. Sedangkan terhadap warga yang berdiam di sekitar tanggul, rencananya akan direlokasi.

Dari pendataan awal yang dilakukan, sebanyak 536 kepala keluarga (KK) di lingkungan RW 17 akan direlokasi. Rencananya, mereka akan direlokasi ke rusunawa yang akan dibangun di sekitar pemukiman mereka saat ini. Rusunawa tersebut rencananya akan dibangun sebanyak 6 tower dan merupakan bantuan dari kerjaaan Belanda.

"Menteri dari Belanda sudah menyampaikan beberapa konsep sebagai penanganan banjir di Jakarta. Diantaranya mereka akan melakukan reklamasi, normalisasi Waduk Pluit, membangun Giant Sea Wall dan rusunawa," ujar Heru Budi Hartono, Walikota Jakarta Utara saat mendampingi Menteri Infrastruktur dan Lingkungan Hidup Belanda, Melanie Schultz van Haegen yang berkunjung ke pemukiman warga di RT 20/17, Muara Baru, Penjaringan, Rabu (2/4).

Terkait lokasi rusunawa, dikatakan Heru, akan dibangun di tepian tanggul wilayah RW 17 Kelurahan Penjaringan. Sedangkan untuk rancangan dan teknis waktu pelaksanaanya masih dalam tahap pembahasan. Saat ini tim dari Belanda segera melakukan pertemuan dengan Menko Perekonomian Hatta Rajasa. "Kalau pemerintah pusat setuju ya kita setuju saja," katanya.

Ditambahkan Heru, pengentasan persolan banjir di Jakarta tidak akan selesai selama slum (pemukiman kumuh) seperti di Muara Baru tidak dibenahi. Sedangkan untuk menyelesaikan persolan slum dibutuhkan campur tangan pemerintah pusat.

"Daerah penyangga pun harus diberi insentif pembangunan sehingga masyarakat tidak melakukan urbanisasi ke Jakarta semua. Seperti di Cirebon, harus dibangun fasilitas nelayan yg bagus sehingga tidak kemari semua," tandasnya.
BERITA TERKAIT
BERITA POPULER
IMG 20260319 191414

PPSU Jelambar Bersih-bersih TPS Depo Kembar

Kamis, 19 Maret 2026 2301

IMG 20260319 WA0000

Kebakaran di SMAN 84 Hanguskan Ruang Perpustakaan

Kamis, 19 Maret 2026 2241

Mudik gratis pemprov rezap

Dukung Mudik Gratis, Bank Jakarta Sediakan 20 Bus Berbagai Tujuan

Selasa, 17 Maret 2026 1690

Car free night sarinah otoy

Pemprov DKI Gelar Car Free Night saat Malam Takbiran

Kamis, 19 Maret 2026 955

Pemprov dki kemenag jalan istiqlal folmer

DKI dan Kemenag RI Sepakati Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah

Senin, 16 Maret 2026 1342

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks