Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menilai, penyerapan anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota untuk Tahun Anggaran  2021 dan 2022, sudah cukup baik.

Hal ini terungkap dalam pembahasan dan evaluasi Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P2APBD) Provinsi DKI Jakarta, yang dilaksanakan Komisi D DPRD dengan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota di Grand Cempaka Resort and Convention , Cipayung, Bogor, Jawa Barat, Senin (29/8) sore kemarin.

Menurut Ketua Komisi D DPRD, Ida Mahmudah, meski masih ada beberapa catatan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK ) yang harus segera diselesaikan, namun secara umum serapan anggaran Dinas Pertamanan dan Hutan Kota sudah cukup baik.

"Kami berharap,  apa pun catatannya dapat segera terselesaikan dengan BPK. Dengan adanya evaluasi ini diharapkan Dinas Pertamanan dan Hutan Kota dapat lebih terbuka dalam anggaran perbelanjaan," kata Ida.

Dalam evaluasi ini, Komisi D DPRD juga menyoroti keterbatasan area makam di Kepulauan Seribu. Legislatif meminta agar pada tahun anggaran 2023 Dinas Pertamanan dan Hutan Kota memprioritaskan pembuatan TPU di seluruh pulau yang berpenghuni.

"Ini menjadi catatan penting pada 2023, Pulau berpenghuni di Kepulauan Seribu dapat dibuatkan makam segera,"  tukas Ida.

Hal serupa disampaikan anggota Komisi D, Muhammad Idris. Ia mengaku usulan ini sudah diajukan sejak tahun 2019 lalu, namun belum terealisasi. Sementara di lima wilayah kota administrasi, selalu ada kegiatan pembebasan lahan untuk pelebaran makam.

"Saya berharap Dinas Pertamanan dapat mengajukan pembuatan pemakaman dengan APBD," ucapnya.

Terkait usulan anggota dewan ini, Kepala Bidang Sarana Prasarana Kota dan Lingkungan Hidup Bappeda DKI Jakarta, Deftrianov, menyatakan siap untuk melakukan pembahasan bersama stakeholder terkait untuk mencari solusi masalah area pemakaman di Kepulauan Seribu.

"Nanti kami akan berkoordinasi dengan asisten pembangunan untuk segera ditindaklanjuti," tandasnya.