Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI terpaksa akan mencoret dan mengalokasikan anggaran kegiatan yang diajukan sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) ‎maupun unit kerja perangkat daerah (UKPD) ke dalam anggaran perubahan atau anggaran tahun 2016.

‎Kebijakan tersebut diambil akibat lambannya kinerja SKPD dan UKPD dalam melakukan proses lelang yang seharusnya sudah bisa diajukan sejak Januari 2015 lalu.

"Kalau melihat progress lelang kegiatan SKPD dan UKPD, kita terpaksa harus mencoret dan mengalokasikan sejumlah anggaran kegiatan mereka‎ ke APBD-Perubahan atau APBD tahun 2016," kata Heru Budi Hartono, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI di Balaikota, Rabu (13/5).

‎Mantan Walikota Jakarta Utara ini mengatakan, langkah tersebut mau tak mau harus dilakukan karena terkendala dengan keterbatasan waktu akibat lambannya SKPD dan UKPD DKI dalam menyerahkan doku‎men lelang kegiatan.

"Harusnya tanpa harus menunggu anggaran cair‎, SKPD dan UKPD sudah bisa mengusulkan kegiatannya sejak Januari lalu dengan menyebutkan klausul dalam kontrak kalau lelang tunggu APBD cair. Jadi jangan tunggu anggaran cair, baru mengusulkan," ujarnya.

‎Heru menjelaskan, sejumlah kegiatan yang belum diusulkan dan tidak dilelang nantinya akan dimasukkan kembali ke anggaran perubahan. Sementara, kegiatan fisik seperti pembangunan rumah susun, renovasi kantor kecamatan dan Gelanggang Olahraga (GOR), terpaksa dipindahkan ke anggaran 2016.

Ia juga mengaku optimis, ribuan kegiatan yang sudah diusulkan SKPD dan UKPD akan rampung dalam waktu dekat. Mengingat, di tahun ini DKI memiliki tujuh kelompok kerja (pokja) lelang di seluruh wilayah ibu kota.

"Sekarang unit lelang di masing-masing wilayah sudah ada, ditambah di Jati Baru. Jadi jumlahnya tujuh kelompok lelang," ungkapnya.

Heru menambahkan, dengan adanya tujuh pokja lelang itu, ribuan kegiatan yang telah diusulkan diyakini dapat dirampungkan hingga akhir bulan Mei ini. "Kalau setiap pokja tangani lima kegiatan, akhir bulan ini bisa terkejar," tukasnya.