Pasca kebijakan Pemprov DKI Jakarta yang memutuskan perjanjian kerjasama (PKS) swastanisasi di bidang kebersihan (pengangkutan sampah) sejak 1 Januari 2014, pelayanan kebersihan di wilayah Jakarta Pusat pun amburadul. Di sejumlah titik lokasi, tumpukan sampah banyak tidak terangkut yang berimbas kenyamanan warga menjadi terganggu. 

Pantauan beritajakarta.com, tumpukan sampah itu terlihat di kawasan Kemayoran, Tanah Abang, Cikini, Gondangdia, Cempaka Putih, Setia Kawan, Bungur, hingga Senen. "Sampah di lingkungan sudah sangat meresahkan warga. Sampah biasanya baru diangkut hari Sabtu," kata Faisal, warga Jl Serdang, Kemayoran, Jakarta Pusat, Rabu (26/3).

Faisal mengatakan, akibat terlalu lama diangkut petugas kebersihan, sampah di lingkungannya itu akhirnya dibuang warga ke sungai terdekat. Lambannya pengangkutan sampah sendiri telah diberitahukan kepada Camat Kemayoran, namun tidak pernah ditindaklanjuti. "Saya sudah sering sampaikan ke Camat Kemayoran, tapi tidak pernah digubris," ujarnya.

Walikota Jakarta Pusat, Saefullah, tidak menyangkal di wilayahnya masih banyak sampah yang tak terurus dan dikelola dengan baik, terutama setelah Pemprov DKI memisahkan diri dari pihak swasta.
"Masalah pertama karena transisi penanganan sampah dari yang sebelumnya diurus pihak swasta menjadi swakelola," kata Saefullah.

Saefullah menjelaskan, berakhirnya kerja sama pengelolaan sampah di DKI dengan pihak ketiga sejak 1 Januari lalu, Suku Dinas (Sudin) Kebersihan Jakarta Pusat bertanggungjawab sendiri mengelola sampah di wilayah. "Swakelola itu mulai dari pengumpulan, pemisahan sampah pembuangan sampah," ungkapnya.

Menurut Saefullah, sistem swakelola sampah di Jakarta Pusat tidak diimbangi dengan kekuatan armada yang menunjang. Akibatnya, sampah di tingkat kelurahan dan kecamatan menjadi tak terurus karena keterbatasan truk pengangkut sampah. "Dari 130 truk sampah, 35 unit di antaranya rusak. Yang masih berfungsi tinggal 95 unit. Idealnya truk pengangkut sampah di Jakarta Pusat itu 190 unit," ucapnya.

Selain itu, lanjut Saefullah, masalah kedua pengelolaan sampah yakni masa transisi tugas dan tanggungjawab dari Sudin PU Tata Air dan Sudin Pertamanan dan Pemakaman ke Sudin Kebersihan. Di mana, sampah di saluran air yang awalnya ditangani Sudin PU Tata Air, kini menjadi tugas Sudin Kebersihan. "Begitu juga sampah di taman. Dulu dipegang Sudin Pertamanan dan Pemakaman, sekarang jadi wewenang Sudin Kebersihan," ujarnya.

Ia mengutarakan, peralihan tugas dan tanggungjawab pengelolaan sampah itu membuat Sudin Kebersihan menjadi terbebani. Belum lagi dengan sampah di pasar-pasar tradisional yang per hari menyumbang volume tidak sedikit. "Setiap hari sampah di Jakarta Pusat mencapai 4.500 meter kubik. Sementara kemampuan Sudin Kebersihan untuk mengangkut hanya 80 persen. Jadi setiap hari ada 20 persen sampah yang tidak terangkut," katanya.

Maka dari itu, Saefullah berencana untuk memberdayakan masyarakat sekaligus mencari lahan baru yang bisa dijadikan tempat penampungan sementara (TPS). Pemberdayaan yang dimaksud yakni dengan memberikan pemgetahuan kepada masyarakat agar sampah yang ada bisa didaur ulang. "Mulai 1 April nanti, Sudin Kebersihan sudah tidak lagi mengurus sampah di pasar. Sampah di kawasan pasar nanti dikelola langsung pihak PD Pasar Jaya," tandasnya.