Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) diminta untuk segera menyerahkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) paling lambat 5 Mei besok. Jika ada SKPD yang terlambat menyerahkan, maka kepala SKPD-nya akan langsung distafkan.

Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) DKI Jakarta, Heru Budi Hartono mengatakan, pihaknya tidak akan memperpanjang batas akhir penyerahan DPA. Hal itu sesuai dengan instruksi Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama. "Tidak akan diperpanjang. Kalau ada yang terlambat, kepala SKPD-nya langsung distafkan," tegas Heru, di Balaikota, Senin (4/5).

Dia menegaskan, para kepala SKPD telah disosialisasikan menge nai batas akhir penyerahan DPA ini. Mengingat anggaran tidak bisa dicairkan tanpa prosedur yang benar.

"BPKAD kan sudah siapkan uang. Pak Gubernur sudah kasih tahu, kalau terlambat dan ditegur sama walikota-nya, tapi Sudin-nya tetap bandel, Walikota kirim surat, langsung stafkan," ujarnya.

Menurut Heru, butuh waktu sekitar satu pekan dari tanggal 5 Mei agar anggaran bisa digunakan. "Target tidak lama, seminggu lah, Sabtu ini bisa kelar," ujarnya.

Dia juga mengingatkan agar SKPD tidak menggelembungkan anggaran dalam pembangunan fisik. Sebab jika itu terjadi, maka bangunan tidak akan diterima dalam aset daerah. "Saya ingatkan hati-hati. Masalah proyek fisik tidak boleh mark-up. Kalau ada saya tidak akan terima barang itu. Berarti tidak masuk aset pemda kalau itu di mark-up," kata Heru.

Dia menambahkan, ada beberapa dinas yang diprioritaskan, yakni Dinas Kebersihan, Dinas Pendidikan, Dinas Bina Marga, Dinas Tata Air, dan Dinas Kesehatan. "Tapi tetap harus dipilah-pilah dulu, mana yang harus didahulukan," ungkapnya.