Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi DKI Jakarta menyosialisasikan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 23 tahun 2022 tentang Kebijakan Penetapan dan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan.

Dalam giat yang dilakukan di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (HBKB) Jalan Sudirman-MH Thamrin, Jakarta Pusat, Minggu (19/6), Bapenda DKI mensosialisasikan intensif pajak yang ditawarkan pada Pergub 23 tahun 2022.  

Kepala Suku Badan Pendapatan Daerah Jakarta Pusat, Erwin Arsyad menjelaskan, dalam Pergub tersebut, pelunasan PBB-P2 tahun pajak 2022 diberikan keringanan sebesar 15 persen untuk pembayaran di bulan Juni-Agustus.

Kemudian, 10 persen untuk pembayaran di bulan September sampai Oktober. Sedangkan, untuk pembayaran di bulan November diberikan insentif sebesar  lima persen.

Mengacu beleid itu, lanjut Erwin, untuk pajak terhutang tahun 2013-2021 diberikan keringan sebesar 10 persen jika dibayarkan periode Juni hingga Oktober 2022. Bagi Wajib Pajak yang melakukan pembayaran di bulan November-Desember diberikan keringanan sebesar lima persen.

"Wajib Pajak juga akan mendapatkan insentif lain berupa penghapusan sanksi," kata Erwin.

Menurut Erwin, dalam sosialisasi ini pihaknya mengerahkan 50 petugas dari Suku Badan dan Petugas Unit Pelayanan Pemungutan Pajak Daerah (UPPPD) di masing-masing kecamatan di Jakarta Pusat.

"Kami imbau wajib pajak untuk memanfaatkan momentum ini untuk pembayaran perbulannya," pungkasnya.