Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta meraih penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2020 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Capaian ini menjadi untuk kali ketiga secara berturut-turut (hattrick) Pemprov DKI Jakarta di bawah kepemimpinan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan.

Ketua Aliansi Masyarakat Jakarta (Amarta), Rico Sinaga mengatakan, hattrick WTP tersebut merupakan bukti nyata keberhasilan Anies dalam memimpin Jakarta.

"Pak Anies berhasil mengoordinasikan seluruh jajaran untuk melakukan kerja bersama sehingga penilaian WTP bisa diraih. Ini prestasi yang harus kita apresiasi," ujar Rico yang juga pernah menjabat sebagai Ketua Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Pro vinsi DKI Jakarta periode 2014-2019, Selasa (23/6).

Rico menjelaskan, penilaian WTP dari BPK merupakan indikator pengelolaan keuangan dilakukan dengan baik dan benar, serta tepat sasaran.

"Ini menjadi bagian penting dari upaya mewujudkan clean government and good governance," terangnya.

Menurutnya, hattrick WTP ini juga menjadi kado spesial bagi seluruh warga Jakarta karena disampaikan bertepatan dengan perayaan HUT ke-493 Jakarta.

"Tahun ini tagline-nya adalah Jakarta Tangguh. Ini juga memotivasi semua untuk bersemangat menghadapi situasi sulit di tengah pandemi COVID-19," ungkapnya.

Hal senada disampaikan, Direktur Eksekutif Jakarta Public Service (JPS), Mohammad Syaiful Jihad. Menurutnya, penilaian WTP sebagai salah satu pengelolaan keuangan dan aset di Pemprov DKI Jakarta telah sesuai aturan. 

"Ini perlu terus dipertahankan dan ditingkatkan agar penilaian WTP semakin sempurna atau tidak ada catatan," ucapnya.

Ia mengungkapkan, JPS sebagai bagian dari masyarakat yang peduli terhadap Jakarta juga memberikan  masukan kepada Pemprov DKI yang merayakan HUT ke-493 seperti, terkait banjir, macet, pendidikan, dan kesehatan sesuai program Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2017-2022.

"JPS menfokuskan program kerja penanganan empat masalah itu agar diselesaikan sesuai target RPJMD yang disusun oleh Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Ini disampaikan kepada publik sehingga sejumlah program pembangunan yang telah disusun dirasakan secara nyata oleh warga," bebernya.

Sementara itu, Ketua Masyarakat Pemerhati Jakarta Baru (Katar), Sugiyanto Emik juga  mengapresiasi penilaian WTP yang berhasil dipertahankan oleh Pemprov DKI Jakarta.

"Untuk mempertahankan penilaian WTP di masa mendatang, kerja keras organisasi perangkat daerah dan pengawasan inspektorat perlu terus menjadi perhatian. Sehingga, pengelolaan keuangan dan aset di Pemprov DKI Jakarta semakin lebih baik," tegasnya.

Ia menambahkan, sebagai masukan, Katar meminta layanan publik bagi warga Ibukota bisa terus ditingkatkan, terlebih saat pandemi COVID-19. 

"Program kerja di masa penanganan pandemi COVID-19 yang harus menjadi prioritas seperti, penyaluran bantuan sosial, layanan kesehatan, dan pendidikan," tandasnya.