Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Provinsi Jambi melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Kominfotik) DKI Jakarta.

Kedatangan rombongan PPID Provinsi Jambi yang dipimpin Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Asraf, diterima langsung oleh Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Raides Aryanto. Turut serta dalam rombongan, Kepala Dinas Kominfo Provinsi Jambi, Nurachmat Herlambang.

Dalam kesempatan kunker tersebut dilakukan diskusi panel serta kunjungan ke ruang Jakarta Smart City (JSC) dan PPID Provinsi DKI Jakarta. 

Staf Ahli Gubernur Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik, Asraf mengatakan, kunker ini dilakukan untuk mempelajari pengelolaan sistem informasi di Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta berdasarkan rekomendasi dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) RI.

"Kami sudah melakukan kunjungan ke Kemendagri dan mendapatkan rekomendasi  kunjungan kerja uji tiru ini ke Pemprov DKI Jakarta. Kami melihat PPID Provinsi DKI Jakarta sudah sangat baik," ujarnya, Jumat (18/10).

Menurutnya, ada banyak contoh yang bisa diaplikasikan kepada seluruh PPID di Provinsi Jambi yang terdiri dari sembilan kabupaten dan dua kota. Salah satunya, adalah penandatanganan pakta integritas antara PPID bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sesuai amanat Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. 

"Kalau data tidak masuk dari OPD masing-masing, kita akan sulit dalam melakukan pengolahan data di PPID," ungkapnya. 

Sementara itu, Kepala Bidang Informasi Publik Dinas Kominfotik DKI Jakarta, Raides Aryanto menuturkan, landasan terpenting dalam mengelola PPID selain regulasi adalah komitmen pimpinan daerah dalam membentuk dan mendorong OPD terkait data maupun informasi.

"Jadi, wujud kongkretnya komitmen itu diwujudkan dalam bentuk pakta integritas agar OPD diminta maupun tidak, bisa bekerja sama dengan PPID. Informasi yang kami dapat dari PPID Provinsi Jambi hal itu belum diterapkan di sana," terangnya.

Ia menambahkan, di Pemprov DKI Jakarta penyajian data melalui PPID juga menjadi indikator kerja pejabat di Eselon II.

"Ada komitmen, jika tugas tidak dilaksanakan bisa terkena sanksi pemotongan Tunjangan Kinerja Daerah atau TKD. Itu menjadi bukti nyata komitmen dari pimpinan tadi," tandasnya.