Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta periode 2019-2024 mulai melakukan pembahasan terkait Alat Kelengkapan Dewan (AKD). 

Rapat pembahasan dipimpin langsung Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi, dan dihadiri empat Wakil Ketua DPRD, masing-masing yakni, Mohamad Taufik, Misan Samsuri, Abdurrahman Suhaimi, dan Zita Anjani.

Ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi meminta, agar setiap fraksi segera menyerahkan nama-nama anggotanya untuk mengisi AKD.

"Seluruh nama harus sudah diserahkan pada hari Kamis 17 Oktober 2019. Kita juga sudah sepakat soal pembagian anggota, itu semua sudah proposional," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Pras menjelasakan, untuk AKD dimaksud meliputi, ketua, wakil k etua, serta anggota untuk Badan Musyawarah (Bamus), Badan Anggaran (Banggar), Bapemperda, Badan Kehormatan, dan Komisi.

"Komposisi itu mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib DPRD Provinsi, Kabupaten dan Kota," terangnya.

Menurutnya, untuk komposisi Bamus dan Banggar adalah setengah dari jumlah anggota dewan seluruhnya. Hal tersebut telah diatur dalam PP Nomor 12 Tahun 2018 pada Pasal 45 dan Pasal 53.

"Jadi perhitungan di fraksi adalah setengah dari jumlah anggota juga, misal PDIP 25 orang, berarti 12 orang harus jadi anggota Bamus dan Banggar dengan catatan pembulatan ke bawah. Sebab, jika dilakukan pembulatan ke atas maka jumlahnya melebihi peraturan," ungkapnya.

Sementara itu, sambung Pras, untuk mengisi posisi Bapemperda, sesuai PP Nomor 12 Tahun 2018 pasal 51, anggota hanya diisi oleh 21 orang yang terdiri dari sembilan fraksi. Sedangkan, untuk anggota Badan Kehormatan, masing-masing fraksi hanya membutuhkan satu orang anggota sesuai Pasal 55 Ayat 4.

"Untuk pemilihan Ketua dan Wakil Ketua Badan Anggaran itu nantinya yang memilih anggotanya," kata Pras.

Ia menambahkan, untuk setiap Komisi dibutuhkan 20 orang. Adapun masing-masing Komisi di DPRD DKI Jakarta yakni, Komisi A untuk Bidang Pemerintahan, Komisi B Bidang Perekonomian, Komisi C Bidang Keuangan, Komisi D Bidang Pembangunan, dan Komisi E Bidang Kesejahteraan Rakyat (Kesra).

"Kami menargetkan AKD sudah terbentuk secara lengkap pada 21 Oktober 2019," tandasnya.