Legislator Provinsi Hubei RRT Pelajari Mekanisme Pembahasan APBD di DPRD DKI

Kamis, 10 Oktober 2019 Reporter: Maulana Khamal Macharani Editor: Toni Riyanto 2273

Legislator Dari Tiongkok Kunker ke DPRD DKI

(Foto: Maulana Khamal Macharani)

Legislator dari Komite Tetap Konggres Rakyat Nasional (KTRN) Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Terima kasih, kami mendapat sambutan yang sangat baik,

Kunker tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan mempelajari mengenai mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Komite Keuangan dan Ekonomi, Komite Tetap Konggres Rakyat Provinsi Hubei, Zhen Jian Qiao mengatakan, mekanisme pembahasan anggaran di Provinsi Jakarta tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan di Provinsi Hubei yakni, dimulai dari proses validasi rancangan pertumbuhan ekonomi, proses pembahasan bersama komite terkait dan unsur eksekutif, serta tahap perubahan hingga audit oleh lembaga pemeriksa keuangan.

"Fungsi pengawasan legislatif pun masih sama. Pembedanya, kalau di sini ada 106 Legislator, sementara di KTRN anggotanya mencapai 1.719 orang yang formaturnya terbentuk berdasarkan kuota dari masing-masing bidang atau perwakilan seperti, unsur buruh, mililer, petani dan lainnya," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

Zhen menjelaskan, kedatangan rombongan dari KTRN Provinis Hubei juga dilakukan untuk mempelajari cara DPRD DKI Jakarta dalam membuat undang-undang atau peraturan daerah, mulai dari rancangan, pelaksanaan dan pengawasannya.

"Ini sangat menambah wawasan, sore ini kami langsung bertolak ke Tokyo. Terima kasih, kami mendapat sambutan yang sangat baik di sini," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan, Heru Wiyanto menuturkan, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa KTRN sangat mengapresiasi formatur DPRD DKI Jakarta yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilihan anggota Legislatif.

"Mereka juga mengapresiasi prestasi Pemprov DKI Jakarta yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut dari BPK," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Tambah Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten OKI Kunker ke DKI

Pimpinan dan Anggota DPRD OKI Kunker ke DPRD DKI

Rabu, 09 Oktober 2019 3850

 Setwan DPRD Pangkal Pinang Pelajari Pengelolaan Website ke DPRD DKI

DPRD Pangkal Pinang Pelajari Pengelolaan Website DPRD DKI

Rabu, 25 September 2019 2006

DPRD Dukung Penyediaan Fasilitas Sanitasi Sehat

DPRD Dukung Penyediaan Fasilitas Sanitasi Sehat

Kamis, 10 Oktober 2019 2145

DPRD DKI Ingatkan Eksekutif Soal Penyerapan Anggaran 2019

Serapan APBD Masih Bisa Dioptimalkan

Rabu, 09 Oktober 2019 2052

Antisipasi Genangan dan Banjir Perlu Dintensifkan

Antisipasi Genangan dan Banjir Perlu Diintensifkan

Rabu, 09 Oktober 2019 2080

BERITA POPULER
Pramono-Rano hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania

Pramono Hadiri Tabligh Akbar Milad ke-28 The Jakmania di Monas

Jumat, 19 Desember 2025 1057

Pasar Kreatif Natal 2025 yang digelar di Taman Lapangan Banteng, Jakarta Pusat

Pemprov DKI Gelar Pasar Kreatif Natal 2025 di Lapangan Banteng

Sabtu, 20 Desember 2025 833

Pemprov DKI-Sulawesi Selatan jajaki kerja sama strategis

Pemprov DKI-Sulsel Jajaki Kerja Sama Smart City hingga Ketahanan Pangan

Jumat, 19 Desember 2025 1050

Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta menggelar BK Award 2025

BK Award 2025 Wujud Akuntabilitas Kinerja Anggota DPRD DKI

Senin, 15 Desember 2025 1808

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

UMP Jakarta Tahun 2026 Dipastikan Naik

Rabu, 17 Desember 2025 1285

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks