Legislator Provinsi Hubei RRT Pelajari Mekanisme Pembahasan APBD di DPRD DKI

Kamis, 10 Oktober 2019 Reporter: Maulana Khamal Macharani Editor: Toni Riyanto 2596

Legislator Dari Tiongkok Kunker ke DPRD DKI

(Foto: Maulana Khamal Macharani)

Legislator dari Komite Tetap Konggres Rakyat Nasional (KTRN) Provinsi Hubei, Republik Rakyat Tiongkok (RRT), melakukan kunjungan kerja (kunker) ke Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta.

Terima kasih, kami mendapat sambutan yang sangat baik,

Kunker tersebut dimaksudkan untuk mengetahui dan mempelajari mengenai mekanisme pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di Provinsi DKI Jakarta.

Ketua Komite Keuangan dan Ekonomi, Komite Tetap Konggres Rakyat Provinsi Hubei, Zhen Jian Qiao mengatakan, mekanisme pembahasan anggaran di Provinsi Jakarta tidak jauh berbeda dengan yang diterapkan di Provinsi Hubei yakni, dimulai dari proses validasi rancangan pertumbuhan ekonomi, proses pembahasan bersama komite terkait dan unsur eksekutif, serta tahap perubahan hingga audit oleh lembaga pemeriksa keuangan.

"Fungsi pengawasan legislatif pun masih sama. Pembedanya, kalau di sini ada 106 Legislator, sementara di KTRN anggotanya mencapai 1.719 orang yang formaturnya terbentuk berdasarkan kuota dari masing-masing bidang atau perwakilan seperti, unsur buruh, mililer, petani dan lainnya," ujarnya, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (10/10).

Zhen menjelaskan, kedatangan rombongan dari KTRN Provinis Hubei juga dilakukan untuk mempelajari cara DPRD DKI Jakarta dalam membuat undang-undang atau peraturan daerah, mulai dari rancangan, pelaksanaan dan pengawasannya.

"Ini sangat menambah wawasan, sore ini kami langsung bertolak ke Tokyo. Terima kasih, kami mendapat sambutan yang sangat baik di sini," ungkapnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Persidangan Sekretariat Dewan, Heru Wiyanto menuturkan, dalam pertemuan tersebut juga disampaikan bahwa KTRN sangat mengapresiasi formatur DPRD DKI Jakarta yang dipilih secara langsung oleh rakyat dalam proses pemilihan anggota Legislatif.

"Mereka juga mengapresiasi prestasi Pemprov DKI Jakarta yang meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) selama dua tahun berturut-turut dari BPK," tandasnya.

BERITA TERKAIT
Tambah Alat Kelengkapan Dewan DPRD Kabupaten OKI Kunker ke DKI

Pimpinan dan Anggota DPRD OKI Kunker ke DPRD DKI

Rabu, 09 Oktober 2019 4119

 Setwan DPRD Pangkal Pinang Pelajari Pengelolaan Website ke DPRD DKI

DPRD Pangkal Pinang Pelajari Pengelolaan Website DPRD DKI

Rabu, 25 September 2019 2231

DPRD Dukung Penyediaan Fasilitas Sanitasi Sehat

DPRD Dukung Penyediaan Fasilitas Sanitasi Sehat

Kamis, 10 Oktober 2019 2450

DPRD DKI Ingatkan Eksekutif Soal Penyerapan Anggaran 2019

Serapan APBD Masih Bisa Dioptimalkan

Rabu, 09 Oktober 2019 2268

Antisipasi Genangan dan Banjir Perlu Dintensifkan

Antisipasi Genangan dan Banjir Perlu Diintensifkan

Rabu, 09 Oktober 2019 2362

BERITA POPULER
Gubernur pramono MUI rezap

Pemprov DKI Bakal Tindak Tegas Aksi Pelecehan Agama

Selasa, 11 Agustus 2026 13041

Munjirin Pimpin Panen Sayur sekolah nur

Panen Serentak di Jaktim Hasilkan 2 Ton

Jumat, 14 Agustus 2026 6100

Komisi D Minta Pemprov DKI Perkuat Pengamanan Aset dan Optimalisasi Anggaran 2026

Komisi D Minta Pemprov DKI Perkuat Pengamanan Aset

Jumat, 14 Agustus 2026 1743

Pemilik bangunan ubah saluran ist

Pemkot Jaksel Tegur Pemilik Bangunan Langgar Aturan

Jumat, 14 Agustus 2026 1634

IMG 20260812 WA0088

Transjakarta Siapkan Pengelolaan Transportasi Kepulauan Seribu Tahun Depan

Rabu, 12 Agustus 2026 1638

Bagikan ke :
BANG JAKI +indeks
POTRET JAKARTA +indeks
VIDEO +indeks