Komisi C Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) bersama Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) DKI Jakarta menggelar rapat pembahasan dan pendalaman rancangan Kebijakan Umum APBD-Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) tahun 2020.

Wakil Ketua Komisi C DPRD DKI Jakarta, Jhonny Simanjuntak mendorong BUMD untuk lebih profesional dalam meningkatkan kinerja agar dana Penyertaan Modal Daerah (PMD) yang diberikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI bisa dimanfaatkan sebaik mungkin.

"Paling tidak mereka ini bisa terus berkinerja lebih bagus. Sumber Daya Manusia (SDM) yang ada di sana perlu pengelolaan juga. Harus betul-betul profesional," ujar Jhonny, di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kamis (15/8).

Ia berharap dengan SDM yang profesional, BUMD dapat mengantisipasi dan menghadapi segala permasalahan.

"Kita ingin BUMD bisa mengantisipasi masa depan yang berubah-ubah," katanya.

Sementara itu, Direktur Utama (Dirut) PT Jakarta Propertindo (Jakpro), Dwi Wahyu Daryoto mengaku akan terus meningkatkan SDM agar lebih profesional. Sehingga perusahaan yang dinaunginya dapat bersaing dengan perusahaan-perusahaan lainnya.

"Kita berproses saja. Tadi menyangkut PMD pada APBD 2020 mendatang. Tapi ke depannya kita terus meningkatkan kualitas SDM," tandasnya.

Sekadar diketahui, di KUA-PPAS tahun 2020 ini, ada tujuh BUMD yang mengajukan PMD kepada Pemprov DKI. Masing-masing PT MRT Jakarta sekitar Rp 2,6 triliun, PT Jakpro sekitar Rp 2,3 triliun, Perumda Pembangunan Sarana Jaya sekitar Rp 999 miliar, PDAM Jaya sekitar Rp 3,3 triliun , PT Jakarta Tourisindo (Jaktour) sekitar Rp 92 miliar, PD Dharma Jaya sekitar Rp 100 miliar, PT Food Station Tjipinang Jaya (FSTJ) sekitar Rp 150 miliar serta Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah yang dikelola Rumah DP Nol Rupiah bersama Bank DKI sekitar Rp 2 triliun.