Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan ingin memastikan adanya iklim investasi yang baik di Ibukota. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersama Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) RI dan Polri bekerja sama menjamin perlindungan serta keamanan berinvestasi di Indonesia, khususnya Jakarta.

Anies mengatakan, kegiatan usaha memerlukan kepastian perlindungan dan keamanan. Tanpa adanya kepastian, terutama di aspek hukum akan sangat sulit sekali untuk bisa menjalankan rencana investasi dengan baik. Pasalnya, penegakan hukum pada sektor penanaman modal akan memperkuat kepercayaan investor yang berujung pada kepastian atas keamanan investasinya

"Penegakan hukum adalah faktor yang dominan yang mempengaruhi iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi," ujarnya, saat membuka Sosialisasi Pedoman Kerja BKPM-Polri tentang Jaminan Keamanan Berinvestasi di Indonesia, di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (5/9).

Selain penegakan hukum, menurut Anies, stabilitas sosial sangat diperlukan di sektor investasi, karena tidak ada investor yang mau menanamkan modalnya di lingkungan masyarakat yang tidak stabil.

"Investasi tidak bisa berjalan secara optimal jika masih terjadi konflik horizontal di masyarakat dan terganggunya ketertiban umum," terangnya.

Anies menjelaskan, target realisasi investasi di DKI Jakarta yakni, di tahun 2018 sebesar Rp 93,1 triliun; Rp 100,2 triliun di 2019; Rp 107,8 triliun di 2020; Rp 115,9 triliun di 2021; dan Rp 124,5 triliun di tahun 2022.

"Saya berharap, kenaikan sebesar 6,5 persen bisa terealisasi karena semakin banyak investor baik domestik maupun internasional yang tertarik berinvestasi di Jakarta," ungkapnya.

Kepala BKPM RI, Thomas Trikasih Lembong menambahkan, maksud dan tujuan dilakukannya kegiatan ini adalah untuk melakukan sosialisasi nota kesepahaman yang dilakukan antara BKPM dengan Polri guna menyamakan persepsi dalam melakukan perlindungan dan keamanan bagi dunia usaha untuk mendukung kegiatan investasi di Indonesia.

"Melalui sosialisasi ini diharapkan seluruh investor yang akan melakukan investasi di Indonesia, khususnya di DKI Jakarta untuk tidak perlu ragu dalam berinvestasi karena mendapatkan perlindungan dan jaminan keamanan," kata Thomas.

DKI Jakarta, sambungnya, menjadi sumber dari 20 persen ekonomi nasional dengan 95 persen investasi di bidang e-commerce atau ekonomi digital.

"DKI Jakarta menjadi teladan. Kita perlu membangkitkan sentimen positif bagi investor," bebernya.

Sementara, Kepala Biro Binopsnal Baharkam Polri, Brigjen Eddy Sumitro Tambunan menegaskan,Polri sangat mendukung kebijakan ekonomi secara menyeluruh. Terutama, jaminan keamanan dan penegakan hukum secara profesional agar iklim investasi terselenggara dengan baik.

"Sejak Januari 2016, Polri dengan BKPM telah melakukan MoU (nota kesepahaman) terkait dengan pengamanan iklim investasi. Negara menjamin keamanan dalam berinvestasi di Indonesia," tandasnya.