Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI Jakarta hari ini mulai membahas Kebijakan Umum Perubahan APBD dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan tahun 2018 bersama Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Pada kesempatan tersebut, Ketua TAPD DKI Jakarta, Saefullah menyampaikan, usulan KUPA-PPAS Perubahan tahun 2018 sebesar Rp 83,2 triliun atau meningkat Rp 6,1 triliun dari APBD penetapan tahun 2018 sebesar Rp 77,1 triliun.

"Ada kenaikan dari penetapan 77,1 triliun. Di perubahan ini akan menjadi Rp 83,2 triliun," ujarnya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Selasa (28/8).

Ia menjelaskan, kenaikan postur besaran KUPA-PPAS Perubahan 2018 tersebut terjadi karena adanya pergeseran di sejumlah pos anggaran. Masing-masing, pos pendapatan daerah yang pada APBD 2018 ditetapkan Rp 66,029 triliun mengalami penurunan 0,33 persen menjadi Rp 65,809 triliun.

Saefullah melanjutkan, kenaikan juga terjadi di pos belanja sebesar 0,48 persen dari semula Rp 71,169 triliun menjadi Rp 71,513 triliun. Begitu pula halnya dengan pos penerimaan pembiayaan yang mengalami kenaikan 57,41 persen dari Rp 11,087 triliun menjadi Rp 17,452 triliun.

Hal yang sama juga terjadi pada pos pengeluaran pembiayaan dari semula Rp 5,947 triliun naik 97,54 persen menjadi Rp 11,749 triliun.

Menurut Saefullah, pergeseran sejumlah pos anggaran telah sesuai dengan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 70 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Pergub Nomor 198 tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Blenja Daerah Tahun Anggaran 2018.

"Pada belanja daerah dilakukan pergeseran mendahului perubahan APBD, yaitu pemanfaatan belanja tidak terduga untuk dukungan Asian Games 2018 dan pemenuhan gaji PJLP pada Dinas Lingkungan Hidup," ungkapnya.

Saefullah mengaku siap mengikuti rapat pembahasan lanjutan KUPA-PPAS Perubahan 2018 di tingkat Komisi Pada rapat yang akan dipimpin langsung Wakil Ketua Banggar DPRD DKI Jakarta, Triwisaksana.

"Dan saya juga akan memonitoring pembahasan ini di komisi-komisi agar saya lebih tahu arah dan maksud teman-teman DPRD sebelum menjadi APBD Perubahan," tandasnya.