Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, berharap pengelolaan sampah organik lewat metode Biopori Jumbo di RW 014 Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, direplikasi di wilayah lain demi mengejar target Jakarta zero waste. Lahirnya Gerakan Masyarakat Membuat Biopori Jumbo (GEMA MBJ) tersebut dinilai sejalan dengan target Pemerintah DKI Jakarta untuk mewujudkan pengelolaan sampah berkelanjutan.

Hal itu diungkapkan Gubernur DKI saat meninjau langsung pengelolaan sampah melalui metode Biopori Jumbo di RW 014 Pondok Kelapa, Minggu (7/6/2026). Dalam kegiatan itu, Gubernur DKI yang didampingi Walikota Administrasi Jakarta Timur Munjirin dan Ketua Tim Penggerak PKK Kota Administrasi Jakarta Timur Essie Feransie Munjirin, mengapresiasi warga yang telah memulai gerakan pemilahan dan pengolahan sampah dari lingkungan sebelum terbitnya Instruksi Gubernur Nomor 5 Tahun 2026 tentang Gerakan Pemilahan dan Pengolahan Sampah dari Sumber.

“Atas nama Pemerintah DKI Jakarta, kami mengapresiasi apa yang dilakukan RW 014 dengan enam RT yang berinisiatif mengelola sampah melalui metode biopori jumbo. Gerakan ini menunjukkan solusi lingkungan dapat dimulai dari tingkat
komunitas,” kata Gubernur DKI.

Dari pantauan, ada 150 titik Biopori Jumbo untuk melayani sekitar 300 rumah di RW 014 Pondok Kelapa. Sampah organik rumah tangga, seperti sisa dapur dan makanan, dimasukkan ke dalam lubang biopori untuk diolah menjadi kompos. Dengan pola tersebut, sampah organik dapat dikelola langsung di lingkungan warga dan tidak seluruhnya dikirim ke tempat pengolahan akhir.

“Kalau ini berjalan baik, ini bisa menjadi role model penanganan sampah di Jakarta. Saya sengaja ingin menunjukkan bahwa penanganan sampah oleh Pemerintah DKI Jakarta tidak dilakukan setengah hati kita lakukan dengan sungguh-sungguh karena arahan dari Pemerintah Pusat dan kita jalankan sepenuhnya,” tegas Gubernur.

Menurutnya, penanganan sampah Jakarta harus dimulai dari hulu, terutama rumah tangga. Sampah organik yang selama ini menjadi salah satu beban utama pengangkutan dan pembuangan perlu diolah sejak dari sumber agar dapat mengurangi tekanan terhadap fasilitas pengolahan sampah di hilir.

Ia juga menyambut baik kolaborasi warga dengan sektor swasta dalam pengelolaan sampah anorganik dan bahan berbahaya dan beracun (B3). Menurutnya, kolaborasi tersebut penting agar pemilahan sampah tidak berhenti pada sampah organik, tetapi juga mencakup jenis sampah lain yang memerlukan penanganan khusus.

“Saya menyambut baik kerja sama antara warga dan sektor swasta dalam pengelolaan sampah anorganik maupun sampah B3. Kolaborasi seperti ini menjadi kunci pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” ungkapnya.

Di tingkat kota, Pemprov DKI Jakarta juga memperkuat pengelolaan sampah melalui berbagai fasilitas berskala besar. Gubernur Pramono menyebut neraca sampah Jakarta mencapai sekitar 9.000 ton per hari. Karena itu, pengelolaan dari sumber perlu berjalan seiring dengan optimalisasi fasilitas hilir, seperti TPST Bantargebang, fasilitas pengolahan di
Marunda dan Sunter, serta RDF di Rorotan dan Bantargebang.

“Sebagian besar sampah digunakan untuk pembangkit listrik tenaga sampah di Bantargebang, Marunda, dan Sunter. Sebagian lagi untuk RDF di Rorotan dan Bantargebang. Sekarang juga sedang dikembangkan pengolahan menjadi fuel energy di Bantargebang,” paparnya.

Menurut Gubernur Pramono, kombinasi pengelolaan sampah berbasis warga dan penguatan sistem pengolahan berskala kota menjadi kunci menyelesaikan persoalan sampah Jakarta secara menyeluruh.

“Mudah-mudahan dengan penanganan ini, neraca sampah Jakarta yang kurang lebih 9.000 ton semuanya bisa terkelola. Kalau itu berjalan, sebagai kota global dan modern, persoalan sampah Jakarta mudah-mudahan bisa tertangani secara menyeluruh di era kepemimpinan saya,” tandasnya.

Di sisi lain, Ketua RW 014 Pondok Kelapa, Teguh Husaini, menjelaskan gerakan pemilahan sampah di wilayahnya telah dirintis sejak tiga tahun lalu. Dengan adanya Ingub Nomor 5 Tahun 2026, warga semakin memperkuat pengelolaan sampah dari rumah, termasuk melalui pembangunan Biopori Jumbo.

“Sebelum ada Ingub Nomor 5 Tahun 2026, kami sudah memilah sampah sejak tiga tahun lalu. Memang belum sempurna, tapi sudah mulai berjalan. Dengan adanya Ingub ini, kami lebih serius sampai membuat biopori jumbo,” ungkapnya.

Teguh menjelaskan, RW 014 terdiri atas enam RT dengan sekitar 1.500 warga. Sampah organik dapur diolah melalui biopori, sedangkan sampah anorganik bernilai ekonomi, seperti botol kemasan dan kardus, dikelola melalui bank sampah yang terhubung dengan pengepul.

“Kami berharap nanti sampah organik rumah tangga bisa masuk ke dalam biopori sehingga target zero waste dapat tercapai. Saya juga punya rencana menghilangkan tong sampah di sini. Semua sampah akan dikelola di dalam tanah,” katanya.

Saat ini, warga telah merealisasikan 130 titik Biopori Jumbo dari target awal 150 unit. Ke depan, RW 014 berencana menambah hingga 200 unit biopori untuk mengolah sampah organik dari rumah warga maupun ruang publik, termasuk area taman lingkungan.

Sementara itu, Lurah Pondok Kelapa, Rasikin, mengaku bersyukur pencanangan biopori jumbo yang diinisiasi masyarakat RW 014 bisa jadi contoh wilayah lain. Untuk awal, gerakan akan dimulai di kelurahan-kelurahan yang ada di Kecamatan Duren Sawit.

"Saya berpesan untuk warga, yuk kita ikuti, kita laksanakan demi masa depan kita semua, untuk anak, dan cucu kita sehingga di Jakarta Timur, khususnya di Kelurahan Pondok Kelapa, bisa zero waste," harapnya. (JS)