Jakarta — Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memprioritaskan penyediaan gedung permanen Puskesmas Pembantu (Pustu) Cideng dan rehabilitasi sekolah negeri di Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan, sekaligus menjawab kebutuhan fasilitas publik yang lebih memadai bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, seusai memimpin Rapat Terbatas (Ratas) Tingkat Kecamatan di Kantor Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (9/11). Selain fasilitas kesehatan dan pendidikan, rapat membahas percepatan pengerukan Kali Ciliwung serta kelanjutan revitalisasi Pasar Petojo Enclek.
Gubernur Pramono mengatakan, Pustu Cideng saat ini masih menempati rumah toko (ruko) sewa yang kondisinya kurang memadai, terutama bagi lansia, ibu hamil, dan penyandang disabilitas. Meski demikian, fasilitas tersebut telah melayani 7.510 kunjungan pasien sepanjang Januari–Oktober 2026.
Untuk menyediakan gedung permanen yang lebih layak, Pemprov DKI Jakarta mengkaji dua alternatif, yakni pemanfaatan ruko melalui hibah dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) atau pembangunan fasilitas baru di kawasan Taman Tulang Bawang, Cideng. Penyediaan gedung permanen ditargetkan rampung pada 2028.
“Ada dua alternatif yang dikaji, yakni hibah ruko dari Lembaga Manajemen Aset Negara (LMAN) atau pembangunan di lahan Taman Tulang Bawang seluas 713 meter persegi,” ujar Gubernur Pramono.
Di sektor pendidikan, Gubernur Pramono meminta rehabilitasi total SDN Petojo Utara 013 dan SDN Cideng 07 menjadi prioritas penganggaran pada 2027.
SDN Petojo Utara 013 dilaporkan mengalami kerusakan berat, sedangkan SDN Cideng 07 masih memerlukan kajian kelayakan bangunan. Penanganan kedua sekolah tersebut diharapkan dapat meningkatkan keamanan dan kenyamanan kegiatan belajar mengajar.
“Kami juga mengusulkan pembangunan SLB di kawasan SDN 013 untuk mendukung 280 anak berkebutuhan khusus di wilayah sekitar Kecamatan Gambir,” kata Gubernur Pramono.
Dalam pengendalian banjir, Gubernur Pramono meminta percepatan pengerukan Kali Ciliwung pada segmen Jalan Batu hingga Jalan KKO Usman dan Harun sepanjang 648 meter.
Dari total 11.664 meter kubik sedimentasi yang harus dikeruk, realisasi hingga akhir Oktober 2026 baru mencapai 19,85 persen. Masih terdapat sekitar 9.349 meter kubik sedimentasi yang perlu ditangani untuk mengurangi risiko luapan air.
“Ini masih tersisa sekitar 9.349 meter kubik. Pendangkalan ini berpotensi meningkatkan muka air dan berdampak pada kawasan Istana Negara,” jelas Gubernur Pramono.
Sementara itu, revitalisasi Pasar Petojo Enclek juga menjadi perhatian. Pasar bersejarah yang dibangun pada periode 1926–1927 tersebut masih memerlukan pembenahan karena pekerjaan revitalisasi pada 2022 belum tuntas. Penurunan tanah juga menyebabkan genangan dan rembesan air di kawasan pasar.
Penataan turut mencakup aktivitas perdagangan yang menggunakan jalan umum. Gubernur Pramono meminta kajian kelayakan dilanjutkan agar revitalisasi dapat mempertahankan karakter arsitektur bersejarah sekaligus memenuhi kebutuhan pasar yang lebih tertata.
“Kami meminta kajian kelaikan dilanjutkan agar revitalisasi tetap mempertahankan arsitektur bersejarah sekaligus memenuhi standar pasar modern,” ujarnya.
Gubernur Pramono menegaskan, pembenahan Kecamatan Gambir memerlukan koordinasi lintas perangkat daerah. Sebagai kawasan pusat pemerintahan dan kegiatan kenegaraan, Gambir memiliki kebutuhan khusus dalam pengamanan, pengaturan lalu lintas, dan kebersihan lingkungan.
“Karena itu, pengamanan kegiatan, pengaturan lalu lintas, dan kebersihan kawasan harus ditangani secara terkoordinasi,” tegasnya.
Sementara itu, Camat Gambir, Muhammad Iqbal, menekankan pentingnya pendekatan yang melibatkan masyarakat dalam penyelesaian persoalan wilayah, termasuk masalah sosial.
“Penanganan berbagai persoalan di Gambir harus mengutamakan kepentingan dan keterlibatan masyarakat. Sebagai wilayah yang berada di sekitar Istana Kepresidenan, Kecamatan Gambir juga harus mampu mendukung pelaksanaan kebijakan pemerintah pusat dan Pemprov DKI Jakarta,” ujar Iqbal.
