Jakarta — Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menegaskan pembangunan Jakarta harus berorientasi pada kebutuhan dan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama kelompok rentan. Menurutnya, kemajuan kota tidak hanya diukur dari pembangunan infrastruktur fisik atau proyek monumental, tetapi juga dari kemampuan pemerintah memperluas akses pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.
Hal tersebut disampaikan Gubernur Pramono dalam Dialog dan Orasi Kebangsaan bertajuk “Jakarta dan Problematika Kebangsaan” yang diselenggarakan DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta di Balai Kota DKI Jakarta, Senin (19/10).
“Tugas seorang pemimpin yaitu melanjutkan hal-hal baik yang belum selesai, memperbaiki apa yang masih kurang, dan memastikan setiap kebijakan memberikan manfaat yang nyata,” ujar Gubernur Pramono.
Gubernur Pramono menjelaskan, sejak awal kepemimpinannya bersama Wakil Gubernur DKI Jakarta, Rano Karno, Pemprov DKI menetapkan tiga prioritas yang terus dijaga, yakni pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial. Ketiga bidang tersebut menjadi dasar kebijakan untuk memastikan pembangunan dapat dirasakan secara lebih merata, termasuk oleh masyarakat yang memiliki keterbatasan ekonomi.
Menurutnya, keberpihakan pemerintah perlu menjangkau berbagai kelompok masyarakat, mulai dari pekerja sektor informal, pengemudi transportasi publik, pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), hingga generasi muda yang belum memperoleh kesempatan untuk berkembang.
Karena itu, pembangunan Jakarta harus diarahkan tidak hanya untuk memperkuat daya saing ekonomi, tetapi juga membuka kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup.
Gubernur Pramono juga mengajak alumni GMNI berkontribusi dalam mengawal arah pembangunan Jakarta. Menurutnya, pengalaman, keahlian, dan jejaring para alumni dapat mendukung penyusunan kebijakan yang lebih responsif terhadap persoalan masyarakat.
Ia menilai pembangunan kota membutuhkan keterlibatan berbagai pihak agar kebijakan yang dihasilkan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memperhatikan pemerataan kesempatan dan kepentingan publik.
“Peran tersebut semakin penting karena masa depan Jakarta tidak hanya ditentukan oleh pemerintah. Ia ditentukan oleh bagaimana pemerintah, akademisi, dunia usaha, masyarakat sipil, komunitas, media, dan seluruh warga bekerja berdasarkan kepentingan bersama,” tuturnya.
Dalam forum tersebut, Gubernur Pramono turut menekankan pentingnya menerjemahkan nilai-nilai Pancasila ke dalam kebijakan publik. Menurutnya, semangat kebangsaan tidak cukup hanya disampaikan dalam forum atau kegiatan seremonial, tetapi perlu diwujudkan melalui pembangunan yang inklusif dan berpihak pada kebutuhan masyarakat.
Ia berharap kolaborasi antara pemerintah dan berbagai elemen masyarakat dapat memperkuat langkah Jakarta menuju kota global tanpa mengabaikan pemerataan pembangunan, kelestarian lingkungan, serta identitas kebangsaan.
“Mari kita hadirkan pembangunan yang bukan hanya cepat, tetapi berada di arah yang tepat untuk menjadi kota global yang nyaman bagi warganya, produktif bagi perekonomian, berkelanjutan bagi generasi berikutnya, sekaligus terbuka kepada dunia tanpa kehilangan jati diri sebagai bagian dari Indonesia,” pungkasnya.
Dialog dan Orasi Kebangsaan tersebut turut dihadiri Ketua Umum DPP Persatuan Alumni GMNI, Arief Hidayat, Sekretaris Jenderal DPP Persatuan Alumni GMNI, Abdy Yuhana, beserta jajaran pengurus dan sejumlah kepala perangkat daerah di lingkungan Pemprov DKI Jakarta.
