Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, menggelar town hall meeting di Teater Besar, Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta Pusat, pada Rabu (15/4). Sebanyak 860 peserta hadir, terdiri atas perangkat daerah, wali kota dan bupati, camat, lurah, serta perwakilan Penanganan Prasarana dan Sarana Umum (PPSU) dari seluruh kelurahan di Jakarta.

Pertemuan ini menjadi ruang bersama untuk memperkuat tata kelola penanganan pengaduan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, sekaligus menegaskan pentingnya integritas seluruh jajaran Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Dalam sambutannya, Gubernur Pramono menuturkan town hall meeting juga menjadi bagian dari upaya evaluasi dan perbaikan kinerja PPSU. Ia mengingatkan, tidak boleh ada lagi praktik yang mencoreng wajah Jakarta.

“Kami terus memperbaiki sistem dan tata kelola agar lebih transparan dan terbuka. Masukan, saran, serta kritik dari masyarakat adalah modal utama bagi kami untuk berbenah,” ujarnya.

Terkait pelanggaran yang sempat terjadi, Gubernur Pramono mengungkapkan bahwa tiga petugas PPSU telah diberikan surat peringatan pertama (SP1) dan mendapat kesempatan terakhir untuk memperbaiki kinerja. Selain itu, sejumlah pejabat terkait, termasuk lurah setempat, telah dibebastugaskan untuk menjalani pembinaan.

Lebih lanjut Gubernur Pramono mengatakan, PPSU harus tetap difokuskan pada penanganan drainase mikro, kebersihan lingkungan, serta perawatan fasilitas umum di tingkat kelurahan. Adapun penanganan sistem air berskala besar, seperti sungai, waduk, dan saluran penghubung, menjadi kewenangan dinas teknis terkait.

Sementara dalam hal menjalankan tugas di lapangan, Gubernur Pramono menyebut keterbukaan seluruh jajaran, khususnya camat dan lurah, menjadi kunci keberhasilan. Setiap pengaduan warga harus ditangani secara cepat, tuntas, dan berkualitas.

“Seluruh jajaran harus terbuka terhadap kritik serta memastikan setiap pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan cepat dan tepat. Ini menjadi kunci agar kehadiran pemerintah benar-benar dirasakan warga,” tuturnya.

Gubernur Pramono juga menekankan peran strategis jajaran kewilayahan sebagai perpanjangan tangan gubernur di lapangan. Camat dan lurah dituntut mampu memetakan serta menyelesaikan persoalan sejak dini, sebelum berkembang menjadi krisis.

Selain itu, penguatan integritas, etika pelayanan, dan transparansi merupakan fondasi penting dalam menjaga kepercayaan publik terhadap Pemprov DKI Jakarta.

Gubernur Pramono lebih lanjut menandaskan, koordinasi antarperangkat daerah dan jajaran kewilayahan perlu terus diperkuat agar penanganan pengaduan masyarakat tidak terhambat ego sektoral. Ia mengibaratkan kinerja Pemprov DKI Jakarta sebagai sebuah orkestra yang harus berjalan selaras untuk menghasilkan kinerja optimal.

“Jakarta akan menjadi lebih baik jika seluruh jajaran bekerja secara terkoordinasi. Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri tanpa dukungan semua pihak, termasuk PPSU sebagai ujung tombak di lapangan,” paparnya.

Melalui pertemuan ini, Gubernur Pramono berharap seluruh jajaran Pemprov DKI Jakarta semakin solid dalam membangun budaya kerja yang responsif, terbuka, dan berorientasi pada penyelesaian masalah warga.

“Saya berharap, melalui pertemuan ini, kita dapat memperkuat komitmen bersama dalam meningkatkan kualitas pelayanan, khususnya dalam penanganan pengaduan masyarakat agar lebih responsif, transparan, dan dapat dipercaya,” pungkasnya.