Wakil Gubernur (Wagub) DKI Jakarta, Rano Karno, menjadi salah satu pembicara dalam sesi Collaborate to Elevate! di gelaran Jakarta Future Festival (JFF) 2025 yang berlangsung di Teater Besar Ali Sadikin, Taman Ismail Marzuki (TIM), pada Minggu (15/6). Mengusung tema “Mengembangkan Jakarta sebagai Kota Sinema”, Wagub Rano menyampaikan komitmennya untuk membentuk Jakarta Film Commission pada 2027 sebagai langkah strategis dalam mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema berkelas dunia.
“Hampir semua kota di dunia memiliki film commission. Korea punya di Busan, Hong Kong ada, Tokyo ada, bahkan Belanda juga punya,” ungkapnya.
Wagub Rano turut membagikan pengalamannya saat menghadiri Festival Film Cannes beberapa waktu lalu. Dalam kesempatan itu, ia bertemu dengan sejumlah penyelenggara festival film yang menyarankan agar Jakarta segera memiliki lembaga film commission sebagai bagian penting dari pembangunan industri perfilman daerah.
“Yang menarik, kemarin kita juga dikunjungi oleh American Motion Picture Association. Ini bukan organisasi sembarangan—mereka adalah penyelenggara Oscar. Mereka datang ke Indonesia, bertemu dan berdiskusi, bahkan menyatakan siap membantu Jakarta dalam membentuk film commission,” paparnya.
Wagub Rano menegaskan, pembentukan Jakarta Film Commission menjadi bagian dari agenda besar dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) DKI Jakarta. Di antara pembangunan infrastruktur lainnya, sektor film ditetapkan sebagai salah satu prioritas utama. “Jadi, hari ini adalah bagian dari perjalanan panjang kita membangun industri film yang kuat di Jakarta,” tandasnya.
Wagub Rano menambahkan, industri perfilman di Jakarta saat ini terus menunjukkan perkembangan yang positif. Hal ini sejalan dengan visi menjadikan Jakarta sebagai kota sinema berskala internasional. Untuk itu, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta telah menyiapkan berbagai kebijakan strategis guna mendukung ekosistem perfilman.
“Untuk mewujudkan Jakarta sebagai kota sinema, kami harus merumuskan tata kelola dan kebijakan yang terintegrasi serta berkelanjutan. Selain itu, kami juga perlu memastikan ketersediaan dan aksesibilitas infrastruktur perfilman,” ujar Wagub Rano.
Ia juga menekankan pentingnya reformasi sistem perizinan agar lebih ramah terhadap para kreator film. Langkah tersebut diharapkan dapat menjadi ruang bagi pengembangan sumber daya manusia serta inkubasi talenta lokal, sehingga dapat tumbuh secara optimal. Dengan begitu, penyelenggaraan festival film dan kegiatan perfilman lainnya bisa berjalan secara konsisten dan berdampak luas bagi pelaku maupun penikmat film.
Lebih lanjut, Wagub Rano menekankan, diskusi mengenai Jakarta sebagai kota sinema memiliki peran penting dalam merumuskan gagasan bersama yang dapat menjadi pijakan dalam membangun ekosistem industri film yang kuat di Ibu Kota.
“Melalui pertukaran perspektif antara organisasi, pelaku industri, dan pemangku kepentingan, diskusi ini diharapkan mampu menghasilkan kerangka kerja konkret untuk mengembangkan Jakarta sebagai kota sinema. Mari kita wujudkan harapan ini agar dapat terealisasi dan melahirkan sineas yang mampu bersaing secara global,” ujarnya.
Wagub Rano juga mengungkapkan, jumlah penonton film Indonesia terus meningkat. Bahkan, film lokal kini mendominasi pangsa pasar domestik, khususnya dari kalangan masyarakat Jakarta. Sepanjang tahun 2024, industri film Indonesia mencatatkan rekor tertinggi dengan total 122 juta penonton bioskop.
“Dari jumlah tersebut, lebih dari 65 persen atau sekitar 80 juta penonton menyaksikan film lokal. Ini menunjukkan dominasi film Indonesia di pasar domestik," pungkasnya.
