Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) DKI Jakarta menggelar Rapat Paripurna Penyampaian Pemandangan Umum Fraksi-Fraksi Terhadap Raperda APBD Provinsi DKI Jakarta Tahun Anggaran 2022. Sejumlah hal mulai dari Biaya Tak Terduga (BTT) sebagai antisipasi ledakan kasus COVID-19, fasilitas kesehatan, pemulihan ekonomi pascapandemi COVID-19, hingga penyerapan anggaran menjadi sorotan dalam rapat paripurna tersebut.

Fraksi Partai Gerindra, dalam pemandangan umum yang dibacakan Adi Kurnia Setiadi, Wakil Sekretaris II Fraksi Gerindra DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI Jakarta untuk lebih fokus pada bidang kesehatan dan ekonomi dalam menghadapi situasi pandemi COVID-19. Untuk mengantisipasi penyebaran COVID-19 gelombang ketiga, Fraksi Partai Gerindra memandang perlu adanya penambahan BTT.

"Fraksi Gerindra pada prinsipnya setuju agar pembiayaan penanganan COVID-19 tetap menjadi prioritas," ujar Adi Kurnia Setiadi di Ruang Rapat Paripurna DPRD Provinsi DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih Nomor 18, Jakarta Pusat, Selasa (16/11).

Sementara itu Fraksi PKS dalam pemandangan umum yang dibacakan Ismail, Wakil Bendahara Fraksi PKS DPRD DKI Jakarta mengapresiasi Pemprov DKI Jakarta dan seluruh warga Jakarta atas prestasi yang telah dicapai selama ini. Diharapkan prestasi yang telah diukir tersebut bisa semakin memicu peningkatan kinerja Pemprov DKI Jakarta ke depan.

"Fraksi PKS juga mendorong Dinas Parawisata dan Ekonomi Kreatif untuk membina dan mengembangkan beberapa tempat dan kegiatan yang potensial sebagai destinasi wisata Jakarta berbasis budaya dan produk lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan pelaku wisata dan masyarakat sekitarnya. Momen pengembangan UMKM dan destinasi wisata ini bisa disinergikan dengan penyelenggaraan Formula E tahun depan sehingga gelaran Formula E ini betul-betul bisa dimanfaatkan untuk pemulihan ekonomi masyarakat khususnya UMKM dan pariwisata lokal," tuturnya.

Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI Jakarta dalam pemandangan umum yang dibacakan Agustina Hermanto, Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD DKI juga mendorong Pemprov DKI Jakarta untuk tetap mengganggarkan BTT sebesar Rp 2,8 triliun sebagai antisipasi jika ledakan kasus COVID-19 kembali terjadi.

"Tapi jika pandemi semakin terkendali, kami mendorong agar dana BTT digunakan untuk program prioritas seperti penanggulangan banjir," tandas Agustina.