Dinas Kesehatan DKI Jakarta mengajak pengurus RT/RW untuk mendata lagi warganya yang belum divaksin COVID-19. Sehingga, bisa diketahui warga yang belum divaksin agar bisa segera diminta melakukan vaksinasi COVID-19 secepatnya.

Berdasarkan data dari Komite Penanganan COVID-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) yang digabungkan (overlay) dengan data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta terdapat 2,7 juta warga ber-KTP DKI Jakarta yang belum divaksin.

Kepala Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta, Widyastuti mengatakan, berdasarkan hasil survei diketahui bahwa beberapa faktor warga belum divaksin di antaranya penyakit komorbid tertentu hingga adanya penolakan atau kurangnya kesadaran akan pentingnya vaksinasi COVID-19.  

"Saat ini banyak jenis vaksin tersedia dan lokasi vaksinasi yang mudah dijangkau. Untuk yang komorbid tertentu, dengan adanya vaksin Moderna dan Pfizer yang relatif lebih bisa diterima tentunya atas rekomendasi dari teman-teman sejawat dari organisasi profesi. Jadi sebenarnya sudah tidak perlu ragu lagi," terangnya, Selasa (7/9).

Widyastuti menjelaskan, komunikasi risiko COVID-19 merupakan elemen penting dari kesehatan masyarakat agar tidak abai dan hal-hal yang tidak boleh dilakukan bisa dihindari. Selain itu, komunikasi risiko diperlukan agar penularan tidak semakin meluas dan masyarakat tidak panik atau cemas.

"Dalam penerapan strategi komunikasi risiko peran pengurus RT/RW dan tokoh-tokoh kunci di masyarakat sebagai teladan (role model) menjadi sangat penting untuk mengedukasi masyarakat terkait penanganan COVID-19, termasuk agar warga mau divaksin," terangnya.

Menurutnya, melalui peran dan dukungan pengurus RT/RW serta tokoh masyarakat melaksanakan komunikasi risiko yang baik tentunya kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dapat terbentuk.

Partisipasi dan pemetaan dari pengurus RT/RW sangat diperlukan untuk memastikan berapa orang per RT yang riil tinggal DKI Jakarta tapi belum divaksin. Melalui bantuan pengurus RT/RW pemetaan warga belum divaksin akan lebih mudah.

"Peran itu semua dibutuhkan, tidak mungkin kita bekerja sendiri, memberikan komunikasi risiko yang baik sehingga dapat membentuk opini warga yang lebih positif lagi," ungkapnya.

Ia menambahkan, pemetaan oleh pengurus RT/RW perlu dilakukan untuk memperoleh data riil warga yang belum divaksin sehingga akan memudahkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta khususnya Dinas Kesehatan untuk melakukan intervensi di titik atau lokasi tertentu. Pasalnya, tidak dipungkiri bahwa dinamika kependudukan juga menjadi kendala tersendiri di lapangan.

Banyak juga warga ber-KTP DKI Jakarta namun sudah tidak berdomisili di Jakarta. Meskipun secara data sudah ada tapi terjadi dinamika kependudukan yang luar biasa. Upaya Door to door dalam rangka identifikasi dan mengajak supaya mau divaksin merupakan suatu sistem strategi vaksin yang sudah kita kerjakan.

"Setelah kita melakukan sweeping alamat rumah-rumah warga yang belum divaksin kita temukan KTP-nya DKI tapi tidak tinggal di Jakarta. Untuk itu, kita dorong peran serta RT/RW untuk memetakan yang sebenarnya," tandasnya.