Aktivitas Gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo, yang menjadi juru kampanye (jurkam) rekan separtainya di akhir pekan, dinilai tidak perlu cuti dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Sebab, aktivitas tersebut tidak mengganggu roda pemerintahan karena dilakukan pada hari Sabtu dan Minggu.

Kepala Pusat Penerangan Kemendagri, Didik Suprayitno mengatakan, pihaknya telah menerima surat pengajuan cuti Jokowi. Namut, surat cuti itu kemudian dikembalikan Kemendagri karena seharusnya tujuan surat itu bukanlah cuti, melainkan hanya pemberitahuan saja.

"Tiap Sabtu-Minggu selama satu bulan ini, gubernur mengikuti acara konsolidasi partai. Karena urusannya untuk partai, tidak perlu ambil cuti," kata Didik, Senin (3/3).

Kemudian pada 27 Februari 2014, Kemendagri mengajukan surat rekomendasi perbaikan tujuan izin kepada Pemprov DKI. Keesokan harinya, Pemprov DKI telah memperbaiki surat dan memberikan kepada Kemendagri. Di dalam surat itu disampaikan, Jokowi akan melaksanakan konsolidasi partai selama satu bulan penuh. Seluruh Indonesia akan dihampirinya, seperti Aceh, Riau, Bengkulu, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, dan lainnya.

Menurut Didik, selama Jokowi menjadi jurkam, otomatis Wakil Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama menjadi pelaksana tugas (Plt). Sehingga semua tugas-tugas Jokowi setiap akhir pekan diambil alih oleh Basuki. "Selama berkampanye, otomatis Wakil Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama yang menjadi pelaksana tugas gubernur," jelas Didik.

Sebelumnya Jokowi juga mengatakan telah mendapatkan izin dari Kemendagri untuk menjadi jurkam setiap akhir pekan. Pada 1 Maret lalu, Jokowi memulai aktivitasnya menjadi jurkam di Surabaya, Jawa Timur. Seperti diketahui selama menjadi Gubernur, Jokowi tak pernah absen blusukan. Bahkan setiap akhir pekan, dirinya juga seringkali melakukan aksi blusukanannya ke sejumlah wilayah ibu kota.